PALU, MAL – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar bedah dua buku yang mengangkat persoalan konflik kebenaran dan hak asasi manusia (HAM), serta dampak pertambangan dan sisi gelap pembangunan industri. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Semarak Tanwir Muhammadiyah di Kota Palu.
Dua buku yang dibahas dalam forum tersebut berjudul Konflik Kebenaran dan Hak Asasi Manusia serta Tambang dan Sisi Gelap.
Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, mengatakan penerbitan dan bedah kedua buku tersebut merupakan bagian dari proses pengkajian yang diharapkan dapat memberikan perspektif baru kepada masyarakat.
“Saya berharap dari diskusi bedah buku ini kita dapat memperoleh pandangan dan membaca karya ini,” ujarnya.
Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi Hukum, HAM, dan Hikmah, Busyro Muqoddas, mengatakan penerbitan kedua buku tersebut telah direncanakan sebagai bentuk kontribusi Muhammadiyah kepada bangsa, masyarakat, dan alam semesta.
Menurutnya, Muhammadiyah tidak boleh bersikap diam atau netral terhadap berbagai persoalan kemanusiaan, baik yang terjadi pada masa lalu, saat ini, maupun yang akan datang.
Ia menegaskan, keimanan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama ketika berhadapan dengan berbagai persoalan yang merusak nilai-nilai kemanusiaan.
Busyro juga mempertanyakan sejauh mana nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan, kejujuran, dan keadaban, benar-benar diterapkan dalam kebijakan dan tindakan konkret.
Untuk memperkuat kajian tersebut, Muhammadiyah telah menghimpun berbagai informasi melalui jaringan 167 perguruan tinggi di seluruh Indonesia serta sejumlah pusat studi.
Masukan dari forum bedah buku nantinya akan dirangkum tim untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dikembangkan menjadi kajian lebih lanjut.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan pimpinan DPRD Sulawesi Tengah, Wiwik Jumatul Rofi’ah, mengapresiasi penyelenggaraan forum tersebut, khususnya pembahasan buku yang mengangkat persoalan pertambangan dan sisi gelap pembangunan industri di Morowali.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, maupun peningkatan pendapatan daerah. Aspek kemanusiaan dan kualitas hidup masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.
“Kita membutuhkan investasi dan industri pertambangan. Kita ingin Sulawesi Tengah tumbuh menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah pertumbuhan ekonomi tersebut sudah sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat?” ujarnya.
Wiwik menegaskan, perhatian terhadap Morowali tidak boleh hanya tertuju pada nikel, smelter, investasi, dan kawasan industri. Persoalan kesehatan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta masa depan generasi muda juga harus mendapat perhatian.
Ia menilai sejumlah temuan yang dipaparkan dalam forum, mulai dari persoalan ISPA, HIV/AIDS, narkoba, kekerasan terhadap perempuan, hingga berbagai persoalan sosial lainnya, perlu ditanggapi secara serius.
Namun, seluruh temuan tersebut harus ditindaklanjuti melalui verifikasi data dan kajian ilmiah yang komprehensif agar dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat.
Dari perspektif DPRD, Wiwik menyampaikan tiga hal penting terkait pembangunan industri di Sulawesi Tengah.
Pertama, pembangunan industri harus disertai tanggung jawab sosial yang nyata. Perusahaan tidak cukup hanya memenuhi kewajiban investasi dan produksi, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap risiko sosial, kesehatan, dan lingkungan di sekitar kawasan operasionalnya.
Kedua, pemerintah perlu memperkuat pengawasan. Menurutnya, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) penting, tetapi dampak sosial juga harus mendapat perhatian serius. Gagasan Penelitian Dampak Sosial (PDS) yang disampaikan dalam forum tersebut dinilai layak dikaji sebagai instrumen penguatan tata kelola industri.
Ketiga, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan pembangunan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Ia juga menekankan bahwa persoalan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perusahaan, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil.
“Jangan sampai kita mewariskan kekayaan alam kepada generasi mendatang, tetapi pada saat yang sama mewariskan persoalan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan rapuhnya ketahanan keluarga,” tegasnya.
Wiwik berharap industri yang berkembang di Sulawesi Tengah tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga mampu mewujudkan masyarakat yang sehat, perempuan dan anak yang terlindungi, keluarga yang kuat, serta lingkungan yang tetap terjaga.
Ia berharap forum bedah buku tersebut tidak berhenti sebagai ruang diskusi akademis, tetapi menjadi titik awal lahirnya rekomendasi konkret untuk memperbaiki kebijakan pembangunan industri di Sulawesi Tengah.***
