PALU, MAL – Sebanyak 76 petugas cleaning service Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu melakukan aksi mogok kerja, Kamis (12/11). Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas keterlambatan pembayaran gaji yang hingga kini belum diterima para petugas.
Neny, salah seorang petugas cleaning service RSUD Undata, mengatakan keterlambatan pembayaran gaji bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, persoalan tersebut hampir berulang setiap bulan.
“Dari pukul 06.00 pagi kami mogok kerja. Pokoknya kami akan bekerja jika gaji dibayarkan hari ini juga. Kami mau bekerja ketika SMS banking kami sudah berbunyi,” ujar Neny kepada Media Alkhairaat, Kamis (12/11).
Ia menjelaskan, keterlambatan pembayaran gaji tidak semata-mata disebabkan perusahaan PT Sindue Karya Mandiri selaku penyedia tenaga cleaning service. Pasalnya, perusahaan tersebut disebut belum menerima pembayaran dari pihak RSUD Undata selama empat bulan terakhir.
“Tadi kami sudah datang ke bagian HRD perusahaan untuk menanyakan kapan gaji dibayarkan. Pihak perusahaan juga sudah capek nombok terus karena pihak rumah sakit belum membayar kepada perusahaan,” ungkapnya.
Neny menyebutkan, gaji sebesar Rp3.050.000 biasanya diterima setiap tanggal 3. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, pembayaran terus mengalami keterlambatan. Gaji September baru diterima pada tanggal 10, sedangkan gaji Oktober hingga 12 November belum dibayarkan. Para petugas bahkan mendapat informasi bahwa pembayaran kemungkinan dilakukan pada tanggal 15.
“Kalau sampai tanggal 15, itu sudah pertengahan bulan. Kami juga punya banyak tanggungan, seperti kebutuhan anak sekolah dan uang bensin setiap hari. Dari mana kami harus mengambil uang untuk memenuhi semua kebutuhan itu,” keluhnya.
Sebanyak 76 petugas cleaning service tersebut bekerja dalam tiga shift, yakni pagi pukul 06.00 hingga 15.00 WITA, siang pukul 15.00 hingga 22.00 WITA, dan malam pukul 22.00 hingga 06.00 WITA.
Terpisah, Anggota DPRD Sulawesi Tengah dari Komisi IV, Marselinus, mempertanyakan berbagai persoalan yang terus terjadi di RSUD Undata Palu.
“Ada apa sebenarnya yang terjadi di RSUD Undata Palu? Kenapa belum selesai satu masalah, muncul lagi masalah baru. Sekarang muncul persoalan ini, ada apa? Apakah ada kaitannya dengan program Berani Sehat?” ujarnya.
Menurut Marselinus, sejak program Berani Sehat berjalan, sejumlah keluhan muncul di lingkungan rumah sakit. Persoalan tersebut antara lain kerusakan alat CT Scan dan fasilitas lainnya, kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes), hingga keterlambatan pembayaran gaji petugas kebersihan.
Ia juga menyoroti mekanisme pembiayaan program Berani Sehat yang menurutnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan dari BPJS Kesehatan.
“Program Berani Sehat ternyata pembayaran klaimnya bukan dari BPJS, tetapi bersumber dari dana APBD. Sehingga anggaran RSUD Undata berkurang untuk membiayai program Berani Sehat ini,” jelasnya.
Marselinus menilai skema program Berani Sehat yang cukup menggunakan KTP Sulawesi Tengah perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, program tersebut juga dapat diakses masyarakat dari berbagai tingkat kemampuan ekonomi, termasuk warga yang secara finansial tergolong mampu, tetapi kepesertaan BPJS Mandirinya tidak aktif.
Ia mengusulkan agar program tersebut diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 5 ke bawah atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan ekonomi lebih rendah.
Marselinus berharap Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, segera mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di RSUD Undata Palu.
“Saya berharap Gubernur Sulteng Anwar Hafid segera menyelesaikan permasalahan yang ada di RSUD Undata Palu. Jangan ditunda-tunda lagi,” tegasnya.
