PALU, MAL – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, masih berlanjut. Kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pelaku usaha yang bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.
Sekretaris DPW Partai Gema Bangsa Sulawesi Tengah, Azman, meminta PT PLN (Persero) memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak gangguan pasokan listrik sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Azman, pemadaman bergilir terjadi karena pasokan listrik yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan beban pada waktu tertentu. Penurunan debit air Danau Poso yang menjadi sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) turut memperburuk kondisi pasokan listrik di wilayah Sulawesi.
Ia menyebutkan, pemadaman yang belum memiliki kepastian waktu berakhir tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga menimbulkan dampak bagi pelaku usaha di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu.
Azman mengatakan, hak konsumen atas pelayanan ketenagalistrikan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 29 ayat (1). Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, serta kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang berlaku.
Menurut dia, pelanggan memiliki kewajiban membayar tagihan listrik setiap bulan atau membeli token listrik bagi pengguna prabayar. Karena itu, ketika terjadi gangguan atau penurunan mutu pelayanan, hak pelanggan untuk memperoleh kompensasi juga perlu diperhatikan.
“Sebagai konsumen, kita punya kewajiban membayar tagihan listrik setiap bulan atau belanja voucher token listrik. Ketika telat bayar, kita mendapatkan denda atas keterlambatan jika menggunakan listrik pascabayar,” ujarnya.
Ia juga menilai, potensi kekeringan, kebakaran hutan, dan fenomena El Nino yang dapat memengaruhi ketersediaan air semestinya menjadi bagian dari perencanaan antisipasi penyediaan energi listrik.
Azman berharap PLN tidak hanya memberikan penjelasan mengenai penyebab pemadaman, tetapi juga memastikan pemenuhan hak pelanggan, termasuk pemberian kompensasi bagi konsumen yang memenuhi persyaratan sesuai regulasi.***
