PARIMO, MAL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menemukan sejumlah aspek yang perlu diperbaiki dalam penerapan indikator Desa Antikorupsi di Desa Kotaraya Selatan, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng).
Catatan evaluasi tersebut meliputi konsistensi pelaporan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelengkapan administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintahan desa, hingga publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
Temuan itu disampaikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) implementasi indikator Desa Antikorupsi oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI di Desa Kotaraya Selatan, Rabu (11/11).
Ketua Tim Desa Percontohan Antikorupsi Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Ariz Dedy Arham, mengatakan Pemerintah Desa Kotaraya Selatan telah menunjukkan komitmen dan antusiasme dalam menerapkan nilai-nilai antikorupsi.
Meski demikian, menurutnya, masih terdapat sejumlah indikator yang perlu diperkuat agar pelaksanaannya berjalan konsisten dan didukung bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami melihat adanya komitmen dan antusiasme dari perangkat desa dalam menerapkan indikator Desa Antikorupsi. Hal ini tentu menjadi modal penting dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ungkapnya.
Salah satu catatan KPK ditujukan kepada pengurus BUMDes agar lebih konsisten menyampaikan laporan kepada kepala desa selaku penasihat BUMDes. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
Selain itu, pelaksanaan tugas dan fungsi BPD diminta dilengkapi lembar kerja serta dokumen pendukung sebagai bukti administrasi kegiatan sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri.
KPK juga mengingatkan pemerintah desa agar melaksanakan evaluasi kinerja sebanyak dua kali dalam setahun. Sementara hasil SKM yang telah dilakukan perlu dipublikasikan secara optimal sehingga dapat diakses dan diketahui masyarakat.
Di sisi lain, Ariz menilai hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat Kotaraya Selatan telah berjalan baik. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan warga bersama pemerintah desa dalam mengatasi persoalan distribusi air yang sempat terganggu akibat kemarau panjang.
Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan desa merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan melibatkan warga.
“Setiap indikator harus benar-benar dilaksanakan dan didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah desa agar penerapan nilai-nilai antikorupsi dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Parimo, Erwin Burase, mengatakan monitoring dan evaluasi tersebut penting untuk memastikan program Desa Antikorupsi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administrasi, tetapi benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurut Erwin, pencegahan korupsi harus dilakukan melalui langkah sistematis, terencana, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya mengandalkan penegakan hukum.
“Program Desa Antikorupsi harus benar-benar diwujudkan dalam perilaku, kebijakan, serta praktik penyelenggaraan pemerintahan desa sehari-hari, bukan hanya menjadi kegiatan seremonial atau pemenuhan administrasi semata,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan desa, kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, serta penanaman nilai integritas sejak dini.
Erwin juga berharap hasil evaluasi KPK menjadi dasar bagi Pemerintah Desa Kotaraya Selatan untuk mengidentifikasi kekurangan dan menyusun langkah perbaikan terhadap penerapan indikator Desa Antikorupsi.
Pemerintah Kabupaten Parimo, lanjutnya, berkomitmen mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pembangunan budaya integritas di seluruh tingkatan pemerintahan.
“Kami berharap Desa Kotaraya Selatan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas implementasi indikator Desa Antikorupsi, sekaligus menjadi contoh dan inspirasi bagi desa-desa lainnya di Parimo dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” pungkasnya. *
