POSO, MAL – Yayasan Khalid Bin Walid Poso mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya menyusul polemik keabsahan ijazah yang terus menjadi sorotan publik.
Desakan itu disampaikan sebagai bentuk kegelisahan masyarakat terhadap integritas pejabat negara dan pentingnya menjaga marwah institusi kepresidenan.
Ustaz Sugianto Kaimudin, perwakilan Yayasan Khalid Bin Walid Poso, mengatakan persoalan keabsahan dokumen pendidikan pejabat publik tidak boleh dianggap sepele.
Menurut dia, integritas dan kepastian hukum harus menjadi landasan utama seseorang menduduki jabatan strategis di negara.
“Sebagai anak bangsa, kami memiliki kegelisahan atas peristiwa ini. Mungkin suara kami dari Poso tidak terlalu diperhitungkan, tetapi sebagai warga negara kami memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Kami meminta persoalan ini diselesaikan secara terbuka dan bertanggung jawab,” kata Ustadz Sugianto, Rabu (11/11).
Ia menilai polemik tersebut menyentuh rasa keadilan masyarakat, terutama jutaan keluarga yang berjuang menyekolahkan anak-anaknya demi memperoleh ijazah yang sah.
Ia mencontohkan perjuangan pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat yang mengikuti pendidikan Paket C untuk mendapatkan pengakuan akademis. Karena itu, menurutnya, standar persyaratan pendidikan harus berlaku sama bagi seluruh warga negara, termasuk pejabat tinggi.
“Maka kami meminta Saudara Gibran segera mengundurkan diri dan meninggalkan jabatan Wakil Presiden. Berikan kesempatan kepada orang yang memiliki kompetensi dan tidak dibayangi polemik yang terus menjadi pertanyaan publik,” tegasnya.
Yayasan Khalid Bin Walid juga meminta DPR RI mengambil sikap sesuai kewenangan konstitusional agar polemik tersebut memperoleh penyelesaian yang transparan melalui mekanisme hukum.
