MOROWALI, MAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan inspeksi dan penilaian kesesuaian terhadap 12 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah tersebut.
Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Program MBG Kabupaten Morowali yang berlangsung, di Aula Lantai I Kantor Bupati Morowali, Selasa (10/11).
Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5/8545/SJ tanggal 27 Oktober 2026 tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Morowali, Bambang Soerojo, yang membuka kegiatan mewakili Bupati Morowali, mengatakan pelaksanaan Program MBG membutuhkan dukungan, komitmen, dan keterlibatan seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Menurutnya, rapat koordinasi tersebut menjadi forum untuk menyamakan persepsi sekaligus memperjelas peran dan tanggung jawab setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung pelaksanaan inspeksi SPPG.
“Untuk itu, saya berharap masing-masing OPD yang tergabung dalam Satgas dapat mengambil peran secara aktif sesuai kewenangan dan kompetensinya, sehingga kegiatan inspeksi nantinya dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terarah, dan objektif,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Morowali, Donny Braefar Alberki Tinadji, memaparkan teknis pelaksanaan inspeksi, termasuk indikator penilaian yang menjadi dasar pemeriksaan kesesuaian setiap SPPG.
Penilaian tersebut mencakup aspek legalitas dokumen, sumber air minum dan air untuk memasak, rantai dingin, sanitasi, ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR), hingga pengawasan aktivitas dapur melalui kamera CCTV.
Selain itu, pemeriksaan juga meliputi kelengkapan staf, kondisi kompor, label kemasan ompreng, jenis dan luasan bangunan SPPG, gudang penyimpanan bahan kering dan basah, serta dokumentasi alur produksi makanan.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, terdapat 12 SPPG yang menjadi bagian dari pelaksanaan program MBG di Kabupaten Morowali, masing-masing:
- SPPG Morowali Witaponda Emea.
- SPPG Morowali Witaponda Puntari Makmur.
- SPPG Morowali Bumi Raya Parilangke.
- SPPG Morowali Bungku Barat Umpanga.
- SPPG Morowali Bungku Tengah Bahomohoni.
- SPPG Morowali Bungku Tengah Bente 1.
- SPPG Morowali Bungku Tengah Bente 2.
- SPPG Morowali Bungku Timur Bahomotefe.
- SPPG Morowali Bahodopi Lele 1.
- SPPG Morowali Bahodopi Lele 2.
- SPPG Morowali Bahodopi Dampala.
- SPPG Morowali Bungku Pesisir Lafeu.
Rapat tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Morowali Akhmad Efendi, perwakilan Kejaksaan Negeri Morowali, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sudarmin Moonai, pimpinan OPD terkait, anggota Satgas, serta sejumlah peserta lainnya.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Morowali berharap pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG dapat berjalan optimal. Upaya ini diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan Program MBG yang aman, berkualitas, dan memenuhi standar pelayanan bagi masyarakat penerima manfaat. **
