JAKARTA, MAL — Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengklaim telah menerima saran dari Presiden Prabowo untuk menempuh langkah hukum lanjutan guna membuktikan keaslian ijazahnya.
Jalur hukum yang dimaksud lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Langkah ini diambil merespons dinamika politik serta hukum terkait dokumen pendidikannya yang kembali mencuat di tingkat nasional.
Gibran mengaku telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan tertutup itu, kata dia, Prabowo memberikan arahan agar Gibran tetap memperjuangkan persoalan administrasi pendidikan tersebut melalui jalur hukum yang tersedia.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” kata Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI.
Polemik Ijazah Gibran Rakabuming kembali memanas setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan yang diketok pada 30/10 tersebut membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan setingkat SMA milik sang wakil presiden.
Gibran mengaku ingin persoalan ini segera tuntas agar tidak menjadi beban politik yang berkepanjangan bagi jalannya pemerintahan. Ia juga sempat menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri guna fokus menghadapi proses hukum tersebut, meskipun Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan lain.
“Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI.
Di tingkat legislatif, sejumlah fraksi di DPR RI mulai melirik penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait isu ini. Wacana tersebut berkembang seiring dengan upaya pembuktian formal atas keabsahan dokumen Ijazah Gibran Rakabuming yang kini sedang disiapkan oleh tim hukumnya untuk dibawa ke persidangan.
