PALU, MAL – Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr. Sahran Raden, mengkritik formula pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) mineral dan batu bara (Minerba) yang dinilai belum mencerminkan kontribusi daerah penghasil terhadap penerimaan negara.
Menurut Sahran, Sulawesi Tengah (Sulteng) merupakan salah satu daerah dengan aktivitas pertambangan dan industri pengolahan mineral yang besar. Namun, kontribusi tersebut dinilai belum sebanding dengan penerimaan fiskal yang kembali ke daerah, terutama jika memperhitungkan kerusakan lingkungan, beban infrastruktur, dan dampak sosial akibat aktivitas pertambangan.
Kritik itu disampaikan dalam diskusi bertajuk Dana Bagi Hasil yang Berkeadilan: Mendorong Keadilan Fiskal untuk Mengatasi Dampak Sosial, Lingkungan, dan Ekonomi dari Pengelolaan Sumber Daya Alam di Sulawesi Tengah, yang berlangsung di Aston Hotel, Jalan Monginsidi, Kota Palu, Senin (9/11).
Sahran menjelaskan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengatur pembagian DBH Minerba yang bersumber dari iuran tetap dan iuran produksi atau royalti.
Khusus penerimaan iuran produksi dari wilayah darat dan laut hingga empat mil dari garis pantai, bagian daerah ditetapkan sebesar 80 persen. Rinciannya, provinsi memperoleh 16 persen, kabupaten/kota penghasil 32 persen, daerah yang berbatasan langsung 12 persen, kabupaten/kota lainnya dalam provinsi 12 persen, dan kabupaten/kota pengolah 8 persen. Sementara itu, 20 persen menjadi bagian pemerintah pusat.
“Pertanyaannya, apakah porsi 16 persen untuk provinsi penghasil sudah proporsional dengan kontribusi dan beban pembangunan yang harus ditanggung daerah?” kata Sahran.
Ia menilai, persoalan tidak hanya terletak pada besaran persentase pembagian, tetapi juga pada penetapan status daerah penghasil, pengolah, dan wilayah terdampak. Daerah yang menanggung dampak aktivitas pertambangan belum tentu memperoleh bagian fiskal yang sepadan apabila tidak masuk dalam kategori penerima DBH.
Sahran mencontohkan kondisi Morowali dan Morowali Utara yang memiliki aktivitas pertambangan serta industri pengolahan mineral. Menurut dia, pemerintah perlu mengevaluasi penetapan status daerah agar wilayah yang menanggung dampak kegiatan industri pertambangan tidak kehilangan hak atas manfaat fiskal.
Berdasarkan dokumen alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tahun anggaran 2025, Provinsi Sulteng memperoleh alokasi TKD sebesar Rp2,99 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi DBH mencapai Rp586,17 miliar, terdiri atas DBH pajak Rp246,49 miliar, DBH sumber daya alam Rp333,91 miliar, dan DBH lainnya Rp5,77 miliar.
Dari alokasi DBH sumber daya alam tersebut, sektor pertambangan mineral dan batu bara menjadi komponen terbesar, yakni Rp229,82 miliar atau sekitar 68,83 persen. Angka ini memperlihatkan besarnya posisi sektor Minerba dalam struktur DBH sumber daya alam yang dialokasikan kepada Provinsi Sulteng.
Meski demikian, Sahran menyoroti persoalan transparansi data produksi, harga komoditas, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta proses verifikasi dan penetapan alokasi DBH. Menurut dia, pemerintah daerah membutuhkan akses data yang memadai agar dapat mengawal perhitungan hak fiskalnya.
Ia juga menyinggung persoalan kurang bayar DBH oleh pemerintah pusat kepada daerah. Berdasarkan paparan yang disampaikannya, terdapat tunggakan lebih dari Rp500 miliar yang disebut berasal dari beberapa tahun anggaran. Persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena dana yang belum disalurkan dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan.
“Jangan sampai daerah menjadi tempat eksploitasi sumber daya alam, tetapi ketika berbicara tentang penerimaan dan manfaat pembangunan, justru daerah tidak memperoleh bagian yang sepadan,” ujarnya.
Untuk memperbaiki kebijakan tersebut, Sahran mengusulkan peningkatan porsi DBH bagi daerah penghasil, khususnya provinsi, menjadi 30 hingga 40 persen. Ia juga mendorong agar daerah pengolah dan terdampak diperhitungkan secara lebih memadai dalam formula pembagian.
Selain itu, penghitungan DBH perlu menggunakan indikator yang lebih luas, meliputi nilai produksi, kontribusi PNBP, kerusakan lingkungan, kebutuhan pemulihan ekosistem, beban infrastruktur, serta jumlah penduduk terdampak.
Sahran menegaskan, reformasi DBH harus disertai transparansi data pertambangan dan fiskal, akses informasi bagi publik, audit independen, serta pelibatan masyarakat sipil dan akademisi.
Dengan demikian, kebijakan pembagian DBH tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga memastikan masyarakat di daerah penghasil memperoleh manfaat pembangunan dan perlindungan dari dampak eksploitasi sumber daya alam.
