MAKASSAR, MAL – Pemerintah pusat dan daerah bersama Bank Indonesia (BI) merumuskan lima komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).
Kesepakatan tersebut diarahkan untuk memperkuat produksi, memperlancar distribusi, serta menjaga stabilitas harga pangan di tengah ancaman perubahan iklim dan ketimpangan pasokan antardaerah.
Lima komitmen itu dirumuskan dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) se-Sulampua yang menjadi bagian dari rangkaian Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (23/10/2026).
Rapat yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menghasilkan rumusan bertajuk “Panca Reso Sipatokkong Pangan Sulampua”.
Lima komitmen tersebut meliputi penguatan produksi pangan di sektor hulu yang adaptif terhadap perubahan iklim melalui modernisasi pertanian dan perikanan; pengembangan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperpanjang umur simpan produk; serta perluasan akses pembiayaan bagi petani dan nelayan melalui fasilitasi business matching dengan perbankan.
Selanjutnya, penguatan kualitas data stok pangan dan pelaksanaan operasi pasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) berbasis Early Warning System (EWS) dan Neraca Pangan. Komitmen kelima adalah memperkuat konektivitas antarpulau untuk mengintegrasikan ekosistem pangan di kawasan Sulampua.
Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjawab tantangan karakteristik Sulampua sebagai wilayah kepulauan yang memiliki sentra produksi dan daerah konsumsi tersebar. Ketimpangan pasokan, tingginya biaya distribusi, serta risiko iklim, termasuk fenomena El Nino, berpotensi memengaruhi produksi dan kelancaran pasokan pangan.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono, mengatakan gejolak harga pangan tidak hanya tercermin dalam angka inflasi, tetapi juga dirasakan langsung masyarakat melalui perubahan daya beli, terutama kelompok berpendapatan rendah.
Karena itu, inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food perlu dijaga dalam kisaran sasaran 3-5 persen sebagaimana disepakati dalam High Level Meeting TPIP pada 29 Januari 2026.
Hal tersebut disampaikan Thomas saat membuka GPIPS Sulampua 2026 bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo; Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman; dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi. Kegiatan tersebut turut dihadiri kepala daerah se-Sulampua.
Dalam kegiatan bertema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim” itu, BI memperkenalkan pendekatan “Tallukarsa Pangan Sulampua” yang berarti tiga daya upaya.
Konsep tersebut terdiri atas Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata. Ketiganya dirancang untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui peningkatan kapasitas produksi, konektivitas distribusi, serta pembenahan kelembagaan dan ekosistem pangan.
Karsa Daya diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi pertanian dan perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana produktif, termasuk komitmen pembiayaan perbankan bagi kelompok tani dan nelayan.
Sementara Karsa Sambung diwujudkan melalui penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk komoditas pangan penyumbang inflasi. Upaya tersebut juga didukung pelepasan Mini Distribution Centre atau kios pangan bergerak menggunakan armada mobil untuk memperpendek rantai pasok hingga ke pasar.
Pada tingkat pusat, koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan BUMN logistik turut diperkuat untuk menekan biaya distribusi.
Adapun Karsa Tata berfokus pada penguatan kelembagaan dan ekosistem pangan. Salah satu langkahnya melalui business matching kelompok tani dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai offtaker untuk memastikan kecukupan kebutuhan pangan.
Selain itu, kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diperkuat melalui sekolah lapang iklim. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan petani dan nelayan dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim agar kegiatan produksi tetap berjalan.
BI juga memperkuat sinergi dengan Bapanas dalam mengembangkan neraca pangan sebagai instrumen peringatan dini terhadap potensi defisit pasokan sekaligus acuan penyusunan kebijakan stabilisasi harga dan pasokan.
Thomas mengatakan, pendekatan Tallukarsa Pangan Sulampua juga berangkat dari sejumlah praktik baik di daerah yang dapat direplikasi sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Di Sulawesi Selatan, pengelolaan kandang ayam petelur dan pedaging dengan sistem modern closed house dinilai mampu menjaga kepastian produksi. Sementara di Gorontalo, program taksi nelayan berbasis koperasi membantu meningkatkan produktivitas sektor perikanan.
“Ke depan, peningkatan produksi hingga efisiensi rantai pasok, agar direplikasi ke daerah lain sehingga inflasi terkendali dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Thomas.
Fundamental Ekonomi dan Dukungan Produksi
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menyampaikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah berbagai tantangan.
Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada semester I-2026, sementara inflasi nasional tercatat 3,28 persen dan masih berada dalam sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen.
Hingga September 2026, realisasi investasi mencapai Rp1.539,2 triliun atau tumbuh 7,3 persen. Sebanyak 50,6 persen investasi tersebut berasal dari luar Pulau Jawa.
“Tugas kita adalah memastikan modal ini mengalir ke petani, nelayan dan usaha pangan di Sulampua,” tegas Dradjad.
Menurutnya, fundamental ekonomi yang solid, inflasi yang terkendali, serta sinergi antardaerah menjadi modal penting untuk membangun Sulampua yang tangguh menghadapi berbagai tekanan.
Dari sektor pertanian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah mendukung program Presiden untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara swasembada pangan.
Upaya tersebut dilakukan melalui penataan regulasi, revitalisasi harga pupuk bersubsidi yang turun hingga 20 persen tanpa tambahan APBN, serta penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700.000 ton.
Transformasi kebijakan tersebut turut tercermin dari capaian Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 131,11, yang disebut sebagai angka tertinggi dalam 34 tahun terakhir.
Selain itu, cadangan stok beras Indonesia per 23 Oktober 2026 mencapai sekitar 4,5 juta ton.
Kinerja perdagangan sektor pertanian juga menunjukkan hasil positif. Sepanjang 2025, nilai ekspor produk pertanian, baik segar maupun olahan, meningkat Rp166,53 triliun atau 28,26 persen. Sementara nilai impor turun Rp41,67 triliun atau 9,66 persen.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mengatakan pemerintah provinsi bersama BI dan TPID se-Sulampua akan terus memperkuat sinergi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Ia berharap GPIPS Sulampua 2026 menghasilkan langkah konkret, antara lain perluasan kerja sama antardaerah, penguatan neraca pangan, serta dukungan terhadap sarana produksi, teknologi, infrastruktur logistik, dan pembiayaan perbankan.
GPIPS Sulampua merupakan pelaksanaan gerakan nasional keempat sepanjang 2026. Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan di wilayah Sumatera pada 11 Februari, Jawa pada 13 Mei, serta Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) pada 27 Juli 2026.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, BI bersama pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta mitra strategis berkomitmen memperkuat ketahanan pangan nasional, mengendalikan inflasi, dan menjaga daya beli masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan. ***
