MOROWALI, MAL – Perum Bulog Cabang Poso bersama Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) melakukan kunjungan ke sejumlah Rumah Pangan Kita (RPK) di Kabupaten Morowali, Jumat (30/10).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap terjaga sekaligus mengawasi penjualan beras medium tersebut agar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Kepala Gudang Bulog Harapan Jaya Morowali, Hendrawanto R, mengatakan, peninjauan lapangan bersama pemerintah daerah merupakan langkah pengawasan untuk menjamin kualitas beras SPHP yang dipasarkan kepada masyarakat.
Menurutnya, beras SPHP yang dikemas di Gudang Bulog Harapan Jaya merupakan hasil produksi petani lokal Morowali. Karena itu, pengawasan secara berkala diperlukan guna mencegah peredaran beras SPHP oplosan.
“Beras SPHP yang kami kemas di Gudang Bulog Harapan Jaya merupakan beras dari petani lokal Morowali. Sehingga, untuk menghindari adanya beras SPHP oplosan, kami rutin melakukan peninjauan lapangan,” katanya saat ditemui di RPK Nurul Rezeki, Desa Bahodohuru, Kecamatan Bungku Tengah.
Hendrawanto juga mengungkapkan, hingga saat ini Kabupaten Morowali telah memiliki enam RPK resmi yang tersebar di sejumlah titik wilayah tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Morowali, Sudarmin, menyambut baik kehadiran RPK yang digagas Bulog di daerah itu.
Ia menilai keberadaan RPK memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memperoleh sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur dengan harga yang lebih terjangkau.
“Dengan tingginya inflasi di Kabupaten Morowali, kehadiran RPK sebagai salah satu solusi mengendalikan inflasi dan membantu masyarakat memperoleh harga bahan pokok yang terjangkau,” ujarnya.
Selain membantu pengendalian inflasi, Sudarmin menjelaskan, keberadaan RPK juga berperan mendekatkan akses pangan kepada masyarakat, memangkas rantai distribusi, serta menjadi pasar alternatif dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok.
Tak hanya itu, keberadaan RPK juga dinilai mampu mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
“Dan yang tak kalah penting itu RPK ini memberdayakan ekonomi kerakyatan UMKM lokal,” tutup mantan Camat Bungku Pesisir tersebut. **
