Oleh: Adi Prianto*
Kemenangan Gerakan Mahasiswa Serbia (Studentska Lista–Studenti Pobeduju) pada pemilihan umum parlemen yang digelar pada 25 Oktober 2026, ketika mereka berhasil mengalahkan kekuatan petahana di bawah kepemimpinan Presiden Aleksandar Vučić, membawa kejutan sekaligus energi baru bagi kelompok gerakan mahasiswa di Indonesia. Peristiwa ini setidaknya menjadi pengalaman nyata yang dapat dijadikan bahan refleksi untuk melihat perkembangan situasi politik saat ini.
Namun, euforia atas kemenangan gerakan mahasiswa Serbia yang memunculkan anggapan bahwa perubahan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan kaum muda, lalu mendorong upaya menyalin pola tersebut begitu saja ke Indonesia, merupakan kekeliruan dalam memahami konteks. Gerakan mahasiswa di Serbia tumbuh dalam suasana sosial-politik yang sangat berbeda dengan kondisi gerakan mahasiswa di Indonesia.
Konteks pertama yang perlu dipahami adalah bahwa gerakan mahasiswa di Serbia bersifat langsung dan politis. Sejak awal, gerakan ini memasuki agenda perebutan kekuasaan melalui sistem pemilu yang tersedia. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, gerakan tersebut tumbuh menjadi wadah penyalur keresahan masyarakat luas, sehingga semakin membesar dan berubah menjadi kekuatan politik yang nyata, bukan sekadar kelompok penekan.
Gerakan mahasiswa Serbia tidak mendirikan partai politik baru. Mereka memanfaatkan mekanisme pemilu yang sudah tersedia dengan mendaftar sebagai kelompok warga negara yang terdiri atas 250 orang berlatar belakang akademisi, dosen, dokter, dan profesi lainnya sebagai calon perseorangan yang tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun.
Konstitusi Serbia mengenal tiga jenis pemilu, yaitu pemilu parlemen (Majelis Nasional), pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. Kemenangan diraih dalam pemilihan Majelis Nasional dengan perolehan sekitar 130 hingga 140 kursi. Karena Serbia menganut sistem semi-presidensial yang cenderung parlementer, jumlah kursi tersebut memberikan hak kepada kelompok ini untuk membentuk pemerintahan baru.
Salah satu faktor yang jarang diteliti lebih dalam adalah sistem pemilu Serbia yang tidak mengenal pembagian daerah pemilihan berdasarkan provinsi maupun distrik administratif. Dari 145 kota administratif dan 29 kota di negara tersebut, semuanya disatukan menjadi satu daerah pemilihan nasional dengan sistem daftar tertutup.
Kehadiran gerakan mahasiswa Serbia berperan penting sebagai pengorganisasi pemilih sekaligus penyampai program pemerintahan baru. Gerakan ini berhasil mendorong tingkat partisipasi pemilih mencapai 70 persen, angka tertinggi sejak 1992.
Keberadaan satu daerah pemilihan nasional di Serbia menjadi konteks kedua yang sangat penting untuk memahami bagaimana gerakan mahasiswa tersebut dapat memenangkan pemilu.
Berbeda halnya dengan rekam jejak sejarah di Indonesia. Sejak 1966, ketika Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) membuka jalan bagi berdirinya pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, hingga puncak gerakan Reformasi pada 1998, gerakan mahasiswa di Indonesia lebih sering memosisikan diri sebagai kekuatan moral yang jarang memiliki orientasi jelas terhadap kekuasaan. Akibatnya, hasil positif dari perjuangan mereka justru sering berakhir diambil alih dan dibagi-bagi oleh kelompok elite yang sudah ada.
Saat pemilihan umum tiba, ekspresi politik mahasiswa Indonesia cenderung terpecah ke dalam partai-partai politik yang sudah lama berdiri. Pada akhirnya, pilihan tersebut kerap beririsan dengan kepentingan kelompok elite yang telah mapan. Sebagian lainnya tetap bertahan sebagai gerakan sesaat yang dipelopori badan eksekutif mahasiswa dari kampus-kampus besar, tanpa berlanjut menjadi kekuatan politik yang berkelanjutan.
Kemenangan gerakan mahasiswa di Serbia memang menjadi inspirasi, tetapi tidak bisa begitu saja disamakan dengan kondisi di Indonesia. Perbedaan sistem politik, aturan pemilu, dan sejarah perjuangan kedua negara sangat mendasar.
Belajar dari pengalaman ini, gerakan mahasiswa di Indonesia perlu memahami konteks masing-masing dengan cermat dan membangun strategi yang sesuai dengan kondisi bangsa sendiri. Gerakan mahasiswa juga perlu mulai memikirkan cara menjadikan semangat perubahan bukan sekadar aksi di jalanan, melainkan kekuatan yang mampu mewujudkan perubahan nyata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
*Wasekjen DPP Partai PRIMA
