POSO, MAL – Keterbatasan pupuk bersubsidi menjadi kendala bagi petani kakao di Desa Pandayora, Pendolo, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso. Pasokan yang tidak selalu tersedia saat musim pemupukan dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan tanaman dan produktivitas kakao.
Petani kakao Desa Pandayora, Sabaruddin, mengatakan pemupukan idealnya dilakukan setiap tiga bulan. Namun, pupuk bersubsidi terkadang tidak tersedia saat dibutuhkan petani.
“Biasanya, saat waktunya pemupukan, pupuk bersubsidi belum ada atau tidak tersedia. Padahal, tanaman kakao membutuhkan pemupukan secara rutin setiap tiga bulan,” kata Sabaruddin di sela-sela penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Business Matching dalam Ekosistem Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) komoditas kakao Kabupaten Poso di Pendolo, Kecamatan Pamona Selatan, baru-baru ini.
Menurutnya, kebutuhan pupuk berbeda antara kakao lokal dan kakao jenis klon. Kakao lokal dinilai lebih tahan ketika terlambat mendapatkan pupuk, sedangkan kakao klon membutuhkan pemupukan lebih intensif agar pertumbuhannya optimal.
Akibat keterbatasan pasokan pupuk bersubsidi, Sabaruddin terpaksa membeli pupuk secara mandiri di toko dengan harga lebih mahal. Ia menyebut pupuk bersubsidi kemasan 50 kilogram biasanya dibeli dengan harga sekitar Rp100.000. Jenis pupuk yang digunakannya antara lain urea serta pupuk yang disebutnya Spontan dan Pelangi.
Selain persoalan pupuk, Sabaruddin menilai keberadaan Koperasi Karya Bersama di Pendolo membantu petani melalui pembelian hasil panen dan pendampingan budidaya. Koperasi tersebut membeli biji kakao basah untuk diolah melalui proses fermentasi.
Menurutnya, harga pembelian kakao oleh koperasi dapat mencapai Rp40.000 per kilogram, bergantung pada kondisi dan penyesuaian harga. Koperasi juga memberikan tambahan harga sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram apabila harga pasar berada pada kisaran Rp30.000 per kilogram.
“Kalau menjual ke koperasi, banyak manfaat yang diperoleh petani. Selain harga beli yang bisa lebih tinggi dari harga pasar, petani juga mendapatkan pembimbingan hingga ke kebun,” ujarnya.
Koperasi juga memberikan bonus berupa pupuk organik kepada petani yang mampu mencapai hasil panen lebih dari satu ton. Pendampingan turut mencakup penanganan hama, penyakit tanaman, dan jamur yang kerap mengganggu budidaya kakao.
Sabaruddin mengaku telah menyampaikan keluhan mengenai ketersediaan pupuk bersubsidi kepada petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL).
Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Bupati Poso, Soeharto Nandar, mengatakan pemerintah daerah akan memperhatikan kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani. Jika ditemukan kekurangan alokasi, Pemkab Poso akan mengupayakan penambahan pagu sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada keluhan dan kekurangan pupuk, pemerintah daerah akan mengupayakan penambahan pagu pupuk bersubsidi. Karena itu, tadi dalam sambutan di hadapan Kepala OJK Sulteng, Pak Bonny, saya sampaikan bahwa kita akan kembali menggelar rapat teknis. Salah satu yang akan dibahas adalah keluhan petani mengenai pupuk bersubsidi,” ujar Soeharto.
Pemkab Poso berharap koordinasi lintas pihak dapat memperkuat ekosistem pengembangan kakao, mulai dari pemenuhan sarana produksi dan pendampingan budidaya hingga peningkatan kualitas biji melalui fermentasi serta pemasaran hasil panen.
Dukungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kakao sekaligus memperbaiki pendapatan petani di Kabupaten Poso.
