PALU, MAL — Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Sri Atun, menyoroti keterbatasan ketersediaan vaksin rabies di Poso yang dinilai belum mencukupi kebutuhan masyarakat setempat.
Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) terkait pembahasan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Palu, Selasa (13/10).
Dalam paparannya, Sri Atun menegaskan bahwa ketersediaan vaksin rabies di Poso menjadi contoh nyata pentingnya kesiapan sumber daya kesehatan dalam merespons penyakit menonjol di daerah. Ia mendorong agar pendekatan pelayanan kesehatan ke depan disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan spesifik setiap wilayah di Sulawesi Tengah.
Politisi PKS tersebut juga menitikberatkan pada perbaikan sarana dan prasarana kesehatan, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan. Fasilitas yang memadai sangat krusial untuk menjamin akses keadilan pelayanan bagi warga yang tinggal jauh dari pusat layanan utama agar tidak terjadi ketimpangan kualitas kesehatan.
“Penanganan kesehatan di Sulawesi Tengah perlu mempertimbangkan perbedaan persoalan penyakit antardaerah. Karena itu, pendekatan pelayanan dan pencegahan perlu disesuaikan dengan kebutuhan setempat,” kata Sri Atun, Anggota Komisi IV DPRD Sulteng.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Sulteng, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, menambahkan bahwa kesiapsiagaan menghadapi wabah dan bencana harus menjadi poin utama dalam penguatan aturan terbaru. Sosok yang akrab disapa Bunda Wiwik ini meminta penajaman ruang lingkup kesehatan matra serta penegasan tanggung jawab pemerintah dalam draf regulasi tersebut.
“Berbagai masukan ini diarahkan untuk memperkuat aspek pencegahan dan kesiapan pelayanan, sehingga regulasi kesehatan daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan yang muncul di lapangan,” tandas Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah.
