Oleh: Taufik*
Opini ini ditulis sebagai kontribusi akademik untuk mendorong diskusi publik yang lebih kritis tentang arah komunikasi Politik di Sulawesi Tengah. Penulis dapat dihubungi melalui [[email protected]].
Kita sering membicarakan nilai dalam politik seolah-olah ia berhenti pada kata-kata. Misalnya seorang pemimpin disebut religius karena rajin mengucapkan nilai agama. Disebut jujur karena berani berbicara tentang persoalan rakyat. Disebut merakyat karena mengatakan dirinya bekerja untuk masyarakat.
Semua itu penting. Tetapi ada pertanyaan yang lebih sulit dari semua itu yaitu apa yang terjadi ketika nilai yang diucapkan seorang pemimpin mulai bergerak keluar dari dirinya dan masuk ke dalam cara pemerintahan bekerja?
Di situlah politik menjadi menarik, sebuah penelitian tentang komunikasi politik menemukan satu pola yang layak diperhatikan, nilai tidak muncul dalam satu bentuk yang tetap. Ia bergerak secara bertahap, dari “personal”, “ke relasional”, “lalu ke institusional”.
Di tahap pertama, nilai hadir sebagai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, kerendahan hati, dan pengabdian. Kemudian, ditampilkan melalui pengalaman dan pernyataan pribadi. Misalnya, ketika seorang pemimpin mengakui bahwa angka kemiskinan masih tinggi meskipun ia pernah memimpin sebuah daerah selama bertahun-tahun.
Pengakuan semacam itu menarik karena politik biasanya lebih suka menunjukkan keberhasilan dari pada mengakui pekerjaan yang belum selesai. Pada tahap ini, nilai masih melekat pada siapa yang berbicara.
Selanjutnya publik akan bertanya: apakah pemimpin ini jujur? Apakah ia sungguh peduli? Apakah ia memiliki pengalaman? Apakah ia benar-benar menempatkan rakyat sebagai orientasi kepemimpinannya? Di tahap inilah nilai bergerak ke tahap kedua yaitu relasi.
Dalam salah satu komunikasi politik… kita sering mendegar seorang pimpinan partai politik atau pejabat publik menyebutkan bahwa “saya ini pembantu rakyat”. Kalimat itu sederhana, tetapi secara politik cukup menarik. Jabatan yang biasanya dibaca secara hierarkis dibingkai kembali sebagai hubungan pelayanan dan kolaborasi.
Visi pembangunan tidak ditempatkan sebagai milik satu pejabat, melainkan sebagai sesuatu yang membutuhkan kerja bersama.
Di sinilah nilai berubah bentuk… menjadi cara mengatur hubungan… Pemimpin partai politik atau pejabat publik tidak cukup terlihat baik secara pribadi. Ia harus mampu mengubah cara lembaga dan pejabat berhubungan satu sama lain…
Lalu sampailah kita pada tahap ketiga yaitu institusi… Inilah bagian yang paling menarik sekaligus paling perlu hati-hati… karena nilai agama mulai masuk ke dalam ruang administrati.
Di sini agama tidak lagi sekadar menjadi ucapan. Ia telah memperoleh bentuk administratif. Tetapi justru di titik ini kita harus berhenti sejenak. Sebab ada perbedaan antara apa yang tertulis dalam dokumen dan bagaimana kebijakan itu diceritakan dalam komunikasi publik.
Perbedaan ini bukan soal kecil. Ia menunjukkan bahwa ketika nilai masuk ke institusi, makna sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh dokumennya, tetapi juga oleh cara otoritas menjelaskannya kepada publik. Dimana jarak antara tanda tertulis dan tanda lisan menjadi ruang penting bagi pembentukan makna politik.
Di sinilah kita perlu membedakan dua hal yaitu nilai dan kekuasaan. Nilai agama dapat menjadi sumber etika bagi pejabat public atau pimpinan partai politik. Bahkan mereka memang membutuhkan nilai: kejujuran, keadilan, tanggung jawab, pelayanan, dan penghormatan terhadap manusia.
Masalah muncul ketika nilai yang baik tidak lagi diperiksa setelah masuk ke dalam instrumen kekuasaan… Sebab ia tidak lagi hanya berhadapan dengan pertanyaan: “Apakah nilai ini baik?”, Ia harus berhadapan dengan pertanyaan yang lebih sulit yaitu “Bagaimana nilai ini diterapkan?”, Kepada siapa?, Dengan dasar kewenangan apa?, Seberapa kuat daya ikatnya?, Bagaimana jika seseorang tidak memeluk agama yang sama?, Bagaimana memastikan pelayanan publik tetap berjalan?,
Dan yang tidak kalah penting, apakah apa yang dikatakan pejabat public benar-benar sama dengan apa yang tertulis dalam instrumen administrasinya?, Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk menolak nilai agama. Justru sebaliknya. Semakin kita menghargai nilai agama, semakin serius pula kita harus memastikan ketika nilai itu masuk ke ruang publik ia diterjemahkan secara adil, transparan, dan tidak melampaui batas kewenangan…
Sebab nilai yang berada di dalam hati seseorang berbeda dengan nilai yang dituangkan dalam instrument kekuasaan. Yang pertama mengikat diri sendiri. Yang kedua dapat memengaruhi orang lain. Itulah sebabnya eskalasi nilai dari personal menuju relasional dan institusional sebenarnya bukan sekadar cerita tentang semakin kuatnya internalisasi nilai.
Ia juga merupakan kenaikan tingkat tanggung jawab. Pada tingkat personal, seseorang bertanggung jawab atas keyakinannya. Pada tingkat relasional, ia bertanggung jawab atas hubungan yang dibangunnya.
Pada tingkat institusional, ia bertanggung jawab atas konsekuensi kebijakan terhadap warga dan aparatur yang berada di bawah kewenangannya. Dengan kata lain, semakin tinggi posisi nilai dalam struktur pemerintahan, semakin tinggi pula tuntutan akuntabilitasnya.
Apakah Kita Mampu Membuat Nilai Itu Bekerja Secara Adil Ketika Ia Sudah Memiliki Kekuasaan?
*Dosen Komunikasi Politik Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
