MOROWALI, MAL – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) kooperatif dalam menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
Hal itu disampaikan Yusman saat memberikan sambutan pada apel pagi di halaman Kantor Bupati Morowali, Senin (24/8).
Yusman meminta seluruh OPD yang diminta BPK menyiapkan data dan dokumen agar segera memenuhi kebutuhan tim pemeriksa. Ia juga mengingatkan pimpinan OPD, sekretaris hingga bendahara yang tercantum dalam undangan untuk hadir dalam entry meeting pemeriksaan.
“Hari ini Ibu Wakil Bupati menerima BPK dan dilanjutkan dengan entry meeting. Saya berharap seluruh pimpinan OPD, sekretaris, bahkan bendahara di luar OPD yang disebut dalam undangan dapat hadir,” kata Yusman.
Menurutnya, kehadiran seluruh pihak terkait penting agar arahan BPK dapat dipahami secara bersama, termasuk mengenai temuan maupun hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Supaya kita mendengar arahan-arahan BPK, apa yang menjadi temuan dan hambatan kita dalam rangka mengelola keuangan daerah Kabupaten Morowali,” ujarnya.
Yusman berharap pemeriksaan BPK menjadi momentum bagi Pemkab Morowali untuk melakukan pembenahan terhadap tata kelola keuangan daerah.
Ia menargetkan Kabupaten Morowali dapat kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah.
Yusman mengingatkan bahwa Morowali sebelumnya telah meraih opini WTP sebanyak 11 kali. Karena itu, capaian tersebut dinilai harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola dan memperbaiki setiap kekurangan.
“Kalau sebelumnya kita 11 kali WTP, kenapa ini kita harus tidak WTP? Tentunya ini bukan kesalahan pimpinan daerah, bukan kesalahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, tetapi ini adalah tim kerja kita semua,” tegasnya.
Ia menekankan, hasil pemeriksaan BPK tidak semata-mata menjadi tanggung jawab kepala daerah. Seluruh OPD memiliki peran dalam memastikan proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan.
Menurut Yusman, kepala daerah berperan menentukan arah kebijakan, sedangkan perangkat daerah menjalankan proses perencanaan, penyusunan program, penganggaran hingga pelaksanaan kegiatan.
“Bupati adalah pimpinan daerah, dan yang bekerja di atas meja tentu adalah kita seluruhnya, organisasi perangkat daerah. Kita yang menyusun program dan perencanaan sehingga benar-benar bisa terlaksana dengan baik,” pungkasnya.
Karena itu, Yusman meminta seluruh jajaran Pemkab Morowali tidak menganggap pemeriksaan BPK sebagai tanggung jawab satu pihak, melainkan sebagai proses evaluasi bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mempertahankan capaian opini WTP. **
