JAKARTA, MAL – Sejumlah sekretaris jenderal partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan di rumah dinas Menteri Luar Negeri sekaligus Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono, di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2026) malam.

Pertemuan yang berlangsung menjelang Sidang Tahunan MPR 2026 dan peringatan HUT ke-81 RI itu tidak dihadiri oleh PDI Perjuangan (PDIP).

Sugiono menjelaskan pertemuan tersebut merupakan ajang silaturahmi sekaligus refleksi perjalanan koalisi yang telah mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran selama hampir dua tahun.

“Pertemuan ini merupakan silaturahmi yang selama ini belum sempat dilakukan. Kami berkumpul dalam suasana kekeluargaan untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus merefleksikan perjalanan koalisi selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka,” kata Sugiono.

Menurut dia, pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan kekeluargaan dengan tujuan memperkuat komunikasi politik antarpartai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.

“Kehadiran para sekjen dari partai koalisi Indonesia Maju tersebut merupakan bentuk komunikasi politik yang terus dijaga dalam mengawal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih,” ujarnya.

Sugiono juga menyinggung berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi pemerintah.

“Ada masalah yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Karena itu, memperbaikinya juga membutuhkan waktu, kesinambungan, dan kerja bersama,” katanya.

Ia menambahkan momentum menjelang peringatan kemerdekaan menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan nasional.

“Menyambut Hari Kemerdekaan, kita perlu mengingat kembali bahwa Indonesia dibangun melalui persatuan, pengorbanan, dan gotong royong,” ujarnya.

Pertemuan tersebut dihadiri Sekjen Partai Golkar M Sarmuji, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron, Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo, Sekjen PKS Muhammad Kholid, Sekjen NasDem Hermawi Taslim, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Partai Gelora Mahfudz Sidiq, serta perwakilan Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garuda, dan PRIMA. Sekjen PPP dilaporkan berhalangan hadir dan telah menyampaikan permohonan maaf.

Sementara itu, ketidakhadiran PDIP dalam pertemuan tersebut mendapat tanggapan dari Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Utut Adianto. Ia menilai pertemuan antarpartai politik merupakan bagian dari dinamika politik yang wajar.

“Kalau saya nggak bisa berkomentar, karena ini yang harusnya nanyanya ke Pak Hasto, tetapi kalau saya melihat orang bertemu itu bagian dari part of the game kan, wajar-wajar,” kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Utut menduga pertemuan para sekjen partai koalisi berkaitan dengan penyamaan pandangan menjelang pembahasan agenda penting di parlemen, termasuk RAPBN 2027 dan Nota Keuangan yang akan disampaikan Presiden.

“Mereka bersatu, mungkin mau satu visi menghadapi APBN, mau satu visi dalam nota keuangan,” ujarnya.

Meski tidak hadir dalam pertemuan tersebut, Utut menegaskan posisi PDIP tetap mendukung pemerintah. Namun, menurut dia, partainya akan tetap menyampaikan kritik apabila terdapat kebijakan yang dinilai kurang tepat.

“Ya kalau kita kan memang mendukung, tetapi kalau ada yang dirasakan nggak pas, kita memberikan kritikan. Tetapi tidak menghajar ya, memberikan kritikan,” katanya.

Pertemuan para sekjen partai koalisi berlangsung sehari sebelum Sidang Tahunan MPR RI 2026 yang digelar pada Jumat (14/8/2026). Dalam rangkaian sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan serta pidato mengenai RAPBN 2027 dan Nota Keuangan.