JAKARTA, MAL – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan dunia saat ini berada di “persimpangan sejarah yang menentukan” akibat fragmentasi geopolitik yang semakin dalam.

Pernyataan itu disampaikan dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Sultan menegaskan relevansi politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif di tengah dinamika global yang terus berubah.

“Saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya,” kata Sultan.

Menurut dia, situasi tersebut menuntut Indonesia untuk tetap menjalankan politik luar negeri secara independen dan proaktif.

“Di sinilah letak relevansinya bagi Indonesia, dengan prinsip politik luar negeri ‘bebas aktif’ yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini,” ujarnya.

Sultan juga menyampaikan dukungan penuh DPD RI terhadap langkah diplomasi internasional Presiden Prabowo Subianto.

“DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan,” katanya.

Selain isu geopolitik, Ketua DPD RI menyoroti agenda transformasi ekonomi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mengibaratkan transformasi ekonomi tersebut seperti proses mencabut duri yang selama ini menghambat kemajuan perekonomian nasional.

“Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh,” ujarnya.

Sultan menjelaskan sejumlah persoalan yang disebut sebagai “duri” dalam perekonomian nasional.

“Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktik under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional,” katanya.

Menurut Sultan, transformasi ekonomi membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sultan juga menyampaikan sejumlah indikator ekonomi nasional yang menurutnya menunjukkan perkembangan positif. Ia menyebut ekonomi Indonesia tetap tumbuh di atas 5 persen dengan inflasi yang terkendali serta peningkatan rasio pajak.

“Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5 persen, inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa hilirisasi menjadi salah satu kunci utama dalam transformasi ekonomi nasional.

“Hilirisasi menjadi mata kunci,” ujar Sultan.

Dalam bidang diplomasi parlemen, DPD RI juga menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara sebagai wadah kerja sama antarparlemen di kawasan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan regional di tengah ketidakpastian global.

Menutup pidatonya, Sultan menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dalam menjaga perdamaian dunia.

“Because Indonesia believes, that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another, and work together to preserve peace,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai lembaga negara dan masyarakat atas dukungan terhadap proses demokrasi dan pembangunan nasional.

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, sehari menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia.