TEHERAN, MAL – Iran mengusulkan pembentukan aliansi keamanan regional yang melibatkan sejumlah negara Muslim, termasuk Pakistan, Turkiye, Arab Saudi, dan Mesir. Gagasan tersebut disebut sebagai upaya membangun sistem keamanan kawasan yang tidak bergantung pada kekuatan militer negara-negara di luar Timur Tengah.

Usulan itu disampaikan Penjabat Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Seyed Majid Ibn Reza, dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Turkiye Yasar Guler pada Ahad (2/8/2026), sebagaimana dilaporkan media Iran dan dikutip Pakobserver.

Menurut Ibn Reza, negara-negara di kawasan perlu membentuk mekanisme kerja sama pertahanan yang menyerupai perjanjian keamanan kolektif. Langkah itu dinilai dapat memperkuat koordinasi antarnegara sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran militer asing.

Ia mengatakan, berbagai konflik yang terjadi di Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pentingnya kerja sama antarnegara tetangga untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan dalam jangka panjang.

Dalam pandangan Iran, keberadaan kekuatan asing di Timur Tengah justru menjadi salah satu faktor yang memperburuk ketidakstabilan. Karena itu, Teheran menilai sistem keamanan regional yang dibangun dan dijalankan oleh negara-negara kawasan akan lebih efektif dalam mencegah intervensi eksternal serta menciptakan perdamaian.

Ibn Reza juga menyinggung nota kesepahaman gencatan senjata yang tercapai pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurutnya, kesepakatan tersebut dicapai atas permintaan sejumlah negara sahabat untuk membantu memulihkan stabilitas kawasan. Meski demikian, ia menegaskan Iran tetap bersikap waspada terhadap Amerika Serikat berdasarkan pengalaman hubungan kedua negara di masa lalu.

Selain menyampaikan usulan aliansi keamanan, Ibn Reza kembali mengkritik operasi militer Israel di Gaza, Lebanon, Suriah, dan Iran. Ia juga menuduh Amerika Serikat mendukung kebijakan Israel yang dinilainya semakin agresif.

Ia memperingatkan bahwa setiap upaya Amerika Serikat membuka front baru terhadap Hizbullah berpotensi memicu krisis keamanan yang lebih luas di Timur Tengah. Menurutnya, rencana pembentukan zona keamanan yang diusulkan Israel di Suriah dan Lebanon juga berisiko menambah sumber ketidakstabilan baru di kawasan.**