PALU, MAL – Kabupaten Morowali dan Morowali Utara (Morut) kembali menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng).
Melalui pengembangan industri hilirisasi nikel, dua daerah bersaudara tersebut mendorong laju ekonomi Sulteng hingga mencapai 8,32 persen pada Triwulan I Tahun 2026, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61 persen.
Capaian tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido, saat membacakan sambutan Gubernur Sulteng, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulteng dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026, di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Selasa (4/8).
Menurut Reny, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah tidak lepas dari pesatnya perkembangan sektor industri pengolahan yang ditopang oleh program hilirisasi nikel di Morowali dan Morowali Utara.
Hilirisasi tersebut mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral, memperkuat aktivitas pertambangan, membuka lapangan kerja, mendorong sektor konstruksi, serta menggerakkan perdagangan dan berbagai sektor usaha pendukung lainnya.
“Sulawesi Tengah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional melalui pertumbuhan ekonomi yang impresif dan peningkatan ekspor. Capaian ini menjadi modal penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2026 yang ditetapkan pada kisaran 8,3 hingga 11 persen,” ujar Reny.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga mulai memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah, tingkat kemiskinan pada September 2025 turun menjadi 10,52 persen atau sekitar 345,38 ribu jiwa. Angka tersebut menurun 0,40 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya, atau berkurang sekitar 12,95 ribu jiwa.
Di tengah capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Sulteng tetap mencermati berbagai indikator ekonomi lainnya, seperti inflasi dan tingkat pengangguran terbuka, sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terarah.
Dalam rancangan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp4,886 triliun atau bertambah sekitar Rp58,93 miliar dibandingkan target sebelumnya. Sementara belanja daerah disesuaikan menjadi Rp4,909 triliun, sehingga APBD mengalami defisit sebesar Rp22,61 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Wakil Gubernur menegaskan, perubahan APBD juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program 9 Berani, khususnya pada sektor Berani Cerdas dan Berani Sehat, agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulteng, Arnila Hi. Moh. Ali didampingi Ketua DPRD Moh. Arus Abdul Karim, serta dihadiri anggota DPRD dan jajaran Pemerintah Provinsi Sulteng.
