MADRID, MAL — Gelombang puluhan ribu warga Maroko yang memasuki wilayah Ceuta, daerah otonomi Spanyol di Afrika Utara, memicu beragam spekulasi di media sosial. Salah satu narasi yang ramai diperbincangkan menyebut Israel diduga memiliki kepentingan di balik krisis tersebut sebagai respons atas sikap Spanyol yang mendukung Palestina.

Perbincangan itu mencuat setelah sejumlah pengguna media sosial mengaitkan krisis migran di Ceuta dengan artikel yang pernah diterbitkan media Israel, YNet, pada April 2026. Artikel tersebut mengulas kemungkinan Israel memanfaatkan pengaruh diplomatiknya untuk mendukung klaim Maroko atas Ceuta dan Melilla.

Dalam artikel berjudul “Abraham Accords Reach the Strait: How Israel Can Help Morocco Reclaim Its Northern Territories”, penulis berpendapat bahwa hubungan erat Israel dan Maroko dapat dimanfaatkan untuk mendukung posisi Rabat terhadap dua wilayah yang masih dikuasai Spanyol.

Tulisan tersebut menyebut ketegangan antara Amerika Serikat dan Spanyol terkait NATO serta Iran membuka peluang bagi Maroko untuk mengajukan kembali klaim atas Ceuta dan Melilla. Israel disebut dapat berperan melalui jalur diplomatik, terutama melalui kedekatannya dengan Washington.

Narasi serupa juga diperkuat dengan beredarnya kembali tulisan peneliti senior di American Enterprise Institute, Michael Rubin. Dalam artikelnya di Middle East Forum, Rubin menyarankan agar Maroko menggelar aksi menyerupai “Pawai Hijau” menuju Ceuta dan Melilla. Ia mengusulkan warga Maroko mendatangi wilayah tersebut secara massal tanpa senjata sambil membawa bendera Maroko.

Di sisi lain, peneliti Middle East Forum, Amine Ayoub, melalui artikel di YNet juga mengusulkan agar Israel secara terbuka mendukung klaim Maroko sebagai bentuk tekanan terhadap Spanyol. Menurutnya, langkah tersebut dapat dilakukan melalui dukungan diplomatik, lobi kepada pemerintah Amerika Serikat, serta kampanye yang menyoroti sikap Spanyol terkait pengakuan terhadap Palestina.

Artikel-artikel tersebut kembali menjadi sorotan setelah puluhan ribu warga Maroko mencoba memasuki Ceuta dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah pengguna media sosial kemudian mengaitkan peristiwa itu dengan berbagai tulisan dan pernyataan lama yang dinilai mendukung skenario tersebut.

Salah satu unggahan yang kembali beredar berasal dari Yair Netanyahu, putra Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pada 2019, ia pernah mengunggah peta Ceuta di media sosial X disertai komentar yang mendorong negara-negara Arab dan Muslim untuk “membebaskan” wilayah tersebut.

Unggahan lama itu kembali dibagikan oleh sejumlah akun dan dijadikan dasar munculnya berbagai dugaan bahwa krisis migran kali ini berkaitan dengan kepentingan geopolitik Israel. Sejumlah influencer di media sosial bahkan menyebut gelombang migrasi tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap Spanyol atas kebijakannya yang dianggap berpihak kepada Palestina.

Meski demikian, tudingan tersebut belum disertai bukti yang menunjukkan keterlibatan langsung pemerintah Israel dalam peristiwa di Ceuta.

Bahkan, pada April lalu, diplomat senior Israel Dana Erlich telah membantah anggapan bahwa pemerintah Israel mendukung klaim Maroko atas Ceuta dan Melilla. Ia menegaskan persoalan tersebut bukan agenda ataupun prioritas pemerintah Benjamin Netanyahu.

Gelombang migran yang terjadi saat ini juga mengingatkan pada krisis serupa pada Mei 2021. Ketika itu sekitar 8.000 warga Maroko berhasil memasuki Ceuta setelah pengawasan perbatasan dilaporkan dilonggarkan. Pemerintah Spanyol kala itu menuding Maroko menggunakan arus migrasi sebagai alat tekanan diplomatik menyusul keputusan Madrid memberikan perawatan kepada pemimpin Front Polisario, Brahim Ghali.

Dalam krisis terbaru, otoritas Spanyol mengerahkan militer dan kepolisian untuk memperketat pengamanan di Ceuta. Laporan yang beredar menyebut sedikitnya 57 orang meninggal dunia saat berupaya menyeberangi laut menuju wilayah tersebut.

Hubungan pertahanan yang semakin erat antara Maroko dan Israel sejak normalisasi hubungan diplomatik pada 2020 turut menjadi salah satu faktor yang memicu spekulasi di ruang publik. Kedua negara diketahui telah menandatangani kerja sama pertahanan pada 2021 yang mencakup bidang intelijen, pengadaan persenjataan, serta industri militer. Namun hingga kini, belum ada bukti yang mengonfirmasi bahwa hubungan tersebut berkaitan langsung dengan gelombang migran ke Ceuta.