NEW DELHI, MAL – Amnesty International mengungkap temuan baru yang menyoroti keterlibatan industri pertahanan India dalam rantai pasokan militer Israel selama perang di Gaza. Organisasi hak asasi manusia itu mencatat sedikitnya 2.596 pengiriman senjata, amunisi, dan komponen militer dari perusahaan-perusahaan India menuju Israel sepanjang Oktober 2023 hingga November 2025.
Laporan bertajuk Made in India: The Supply of Weapons and Ammunition to Israel yang dirilis pada Kamis menyebut pengiriman tersebut berasal dari perusahaan milik negara maupun swasta. Di antara barang yang dikirim terdapat komponen senapan mesin, peluru artileri kaliber 155 milimeter berdaya ledak tinggi untuk perusahaan pertahanan Elbit Systems, hulu ledak drone SkyStriker, hingga komponen kendaraan lapis baja.
Amnesty mencatat, total pengiriman itu meliputi 564.970 komponen amunisi peledak, 390.516 suku cadang senjata ringan, serta 298 komponen kendaraan militer yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan pemasok angkatan bersenjata Israel.
Menurut Amnesty, angka tersebut kemungkinan belum menggambarkan keseluruhan pasokan yang sebenarnya. Organisasi itu menyatakan metodologi penelitiannya sengaja dibuat konservatif sehingga hanya memasukkan data yang dapat diverifikasi secara jelas sebagai perlengkapan militer.
Mengutip Middle East Eye, laporan ini memperkuat berbagai tuduhan sebelumnya mengenai dukungan material India terhadap Israel selama perang di Gaza. Pada Mei 2026, gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) bersama kelompok No Harbour for Genocide (NHG) juga telah memperingatkan adanya peningkatan pasokan perlengkapan militer dari India ke Israel.
Juru bicara NHG mengatakan, meskipun Israel memiliki industri pertahanan yang kuat, negara itu tetap bergantung pada impor sejumlah komponen penting, mulai dari material berteknologi tinggi untuk sektor kedirgantaraan hingga bahan baku seperti baja untuk kebutuhan militer.
Temuan Amnesty juga sejalan dengan investigasi Al Jazeera berdasarkan data impor Otoritas Pajak Israel (ITA), yang menunjukkan India menjadi eksportir terbesar kedua barang-barang terkait militer ke Israel selama periode Oktober 2023 hingga Oktober 2025.
Dalam penelitiannya, Amnesty menggunakan data perdagangan internasional berdasarkan kode Harmonized System (HS) yang mencakup kategori senjata, amunisi, suku cadang, serta kendaraan tempur. Namun, organisasi itu tidak memasukkan pengiriman yang hanya memuat nomor produk tanpa identifikasi jelas maupun barang-barang yang memiliki fungsi ganda (dual-use), sehingga hasil akhirnya dinilai masih berada di bawah angka sebenarnya.
Amnesty menyebut telah menghubungi sembilan perusahaan terkait serta pemerintah India untuk meminta tanggapan, tetapi hingga laporan dipublikasikan belum ada respons yang diterima.
Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, menegaskan pemerintah India tidak dapat mengabaikan risiko hukum internasional dari terus memberikan izin ekspor persenjataan ke Israel. Menurutnya, Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengakui adanya risiko genosida terhadap warga Palestina di Gaza melalui putusan tindakan sementara yang telah dikeluarkan.
“Perusahaan-perusahaan India terus memperoleh keuntungan dengan memasok komponen dan amunisi bagi sektor pertahanan Israel, sementara operasi militer di Gaza terus menimbulkan korban jiwa dan penderitaan warga sipil,” kata Callamard.
Perang di Gaza sendiri telah menimbulkan korban yang sangat besar. Hingga 29 Juli 2026, sedikitnya 247.387 warga Palestina dilaporkan tewas atau terluka sejak operasi militer Israel dimulai setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan India dan Israel semakin erat, terutama di sektor pertahanan. India kini menjadi pembeli terbesar persenjataan Israel di dunia, sementara sejumlah perusahaan senjata Israel telah membangun fasilitas produksi di India melalui berbagai kerja sama dengan perusahaan lokal.
Hubungan kedua negara juga meningkat setelah kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Israel pada awal 2026, yang menghasilkan peningkatan status kerja sama menjadi Kemitraan Strategis Khusus untuk Perdamaian, Inovasi, dan Kemakmuran, disertai pembahasan berbagai proyek pertahanan baru, termasuk potensi produksi rudal pencegat Iron Dome.***
