PALU, MAL – Upaya mempercepat sertifikasi tanah di Sulawesi Tengah mendapat dorongan baru. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu memperkuat sinergi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pertanahan sebagai bagian dari percepatan legalisasi aset masyarakat.

Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan antara Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Ekonomi Pertanahan Dedi Noor Cahyanto dan jajaran pimpinan UIN Datokarama di ruang rapat Rektor UIN Datokarama, Palu, Selasa (28/7).

Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Rektor Bidang AUPK Prof. Hamlan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. Faisal Attamimi, Kepala Biro AUPK Drs. Suleman Awad, M.Pd., Sekretaris LPPM Dr. Rusdin Ahmad, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sulawesi Tengah Indera Imanuddin, serta Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil ATR/BPN Sulteng Irma Winarmi.

Dedi Noor Cahyanto menjelaskan, agar pelaksanaan KKN Tematik Pertanahan berjalan optimal, pihaknya akan meminta dukungan pemerintah daerah di Sulawesi Tengah. Dukungan tersebut meliputi sosialisasi kepada kepala desa dan pendamping desa mengenai program KKN Pertanahan dan sertifikasi tanah, penyediaan posko KKN, konsumsi bagi peserta, hingga fasilitas kendaraan untuk mobilisasi mahasiswa menuju lokasi pengabdian.

“Kami akan meminta langsung kepada pemerintah daerah agar empat bentuk dukungan tersebut dapat dipenuhi sehingga pelaksanaan KKN berjalan maksimal,” ujarnya.

Ia menilai keterlibatan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam percepatan sertifikasi tanah sekaligus mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, luas Area Penggunaan Lain (APL) di Sulawesi Tengah mencapai sekitar 2,170 juta hektare. Namun, baru sekitar 34 persen yang telah bersertifikat, sementara 66 persen lainnya belum memiliki legalitas.

Menurut Dedi, kondisi tersebut menyimpan potensi ekonomi yang besar apabila proses sertifikasi dapat dipercepat. Karena itu, mahasiswa melalui KKN Tematik Pertanahan diharapkan mampu membantu memberikan edukasi, konsultasi, serta mendukung penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di tingkat masyarakat.

Selain percepatan sertifikasi tanah, kolaborasi ATR/BPN dengan perguruan tinggi juga diarahkan untuk inventarisasi tanah wakaf, pendataan lintas sektor dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah, serta pemetaan spasial.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang AUPK UIN Datokarama Prof. Hamlan mengungkapkan bahwa kampusnya telah lebih dahulu mengimplementasikan KKN Tematik Pertanahan dengan menerjunkan sekitar 200 mahasiswa di seluruh kelurahan di Kota Palu.

Program tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara Rektor UIN Datokarama Prof. Lukman dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Menurut Hamlan, KKN Tematik Pertanahan tidak hanya memberi pengalaman lapangan kepada mahasiswa, tetapi juga menjadi sarana nyata membantu masyarakat memahami pentingnya kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

“Kehadiran mahasiswa sangat penting sebagai motor penggerak literasi pertanahan di masyarakat. Mereka membantu warga memahami pentingnya legalitas aset tanah sekaligus meminimalkan potensi sengketa di masa mendatang,” katanya.

Melalui penguatan kolaborasi ini, ATR/BPN dan UIN Datokarama berharap percepatan pendaftaran tanah di Sulawesi Tengah dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat maupun mahasiswa yang terlibat dalam program pengabdian tersebut.**