BANGGAI, MAL – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, Sri Atun, melaksanakan kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Reses) Masa Persidangan III Tahun Kedua di Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, pada medio pekan lalu.
Kegiatan reses ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan berbagai kebutuhan. Aspirasi warga Banggai didominasi usulan pembangunan fisik.
Reses tersebut dihadiri oleh masyarakat, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta berbagai unsur lainnya. Mereka memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan harapan kepada wakil rakyat.
Fokus utama yang disampaikan meliputi peningkatan infrastruktur jalan lingkungan, perbaikan drainase, pembangunan fasilitas umum, serta kebutuhan sarana dan prasarana yang dapat menunjang aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
“Reses merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan konstitusional anggota DPRD kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami dapat mengetahui secara langsung kebutuhan dan persoalan yang dihadapi warga sehingga dapat diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan bersama pemerintah daerah,” ujar Sri Atun.
Sri Atun menjelaskan bahwa reses adalah kewajiban konstitusional setiap anggota DPRD yang dilaksanakan pada masa persidangan di luar agenda rapat. Ini menjadi sarana bagi anggota legislatif untuk bertemu langsung dengan masyarakat di daerah pemilihannya, menyerap aspirasi, mendengarkan persoalan, serta menghimpun usulan yang akan diperjuangkan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Seluruh aspirasi yang diterima akan didokumentasikan dan dikaji sesuai kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, untuk kemudian ditindaklanjuti.
Komunikasi yang terbangun melalui kegiatan reses menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pembangunan daerah tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Reses juga merupakan salah satu fungsi DPRD dalam menjalankan tugas representasi rakyat, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah agar proses pembangunan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. ***
