jAKARTA, MAL – Perbedaan metode penghitungan kemiskinan antara Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menjadi sorotan setelah lembaga keuangan internasional itu memperbarui standar garis kemiskinan global.
Perubahan tersebut memicu berbagai pembahasan di ruang publik karena menghasilkan angka kemiskinan Indonesia yang jauh lebih tinggi dibandingkan data resmi pemerintah.
Bank Dunia menggunakan standar kemiskinan internasional yang mengacu pada tingkat daya beli atau purchasing power parity (PPP), sementara BPS menghitung kemiskinan berdasarkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan sesuai kondisi ekonomi di Indonesia.
Akibat perbedaan metodologi tersebut, hasil penghitungan kedua lembaga tidak dapat dibandingkan secara langsung.
Dalam berbagai pembahasan yang berkembang, penggunaan standar terbaru Bank Dunia memunculkan estimasi jumlah penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin mencapai sekitar 194,6 juta jiwa. Namun angka tersebut merupakan hasil pengukuran berdasarkan indikator internasional dan bukan angka kemiskinan resmi nasional.
Data kemiskinan yang dirilis BPS tetap menjadi acuan pemerintah dalam penyusunan kebijakan, program perlindungan sosial, serta pengalokasian anggaran untuk penanggulangan kemiskinan.
Selain pembaruan garis kemiskinan, Bank Dunia juga menyoroti prospek ekonomi Indonesia yang diperkirakan masih tumbuh pada 2026. Dalam sejumlah publikasi, lembaga tersebut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 4,7 hingga 5 persen, bergantung pada periode penerbitan laporannya.
Di sisi lain, Bank Dunia juga tetap berperan sebagai salah satu mitra pembiayaan pembangunan melalui berbagai skema pinjaman dan dukungan teknis, termasuk dalam penanganan krisis dan penguatan sektor-sektor strategis.
Perbedaan standar pengukuran kemiskinan ini menunjukkan bahwa setiap lembaga memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda. Karena itu, angka yang dihasilkan tidak dapat diposisikan sebagai saling bertentangan, melainkan sebagai indikator yang digunakan untuk kepentingan analisis pada tingkat nasional maupun global.
