PALU, MAL – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah melalui Program Berani Mombangu menggelar kegiatan “Ngopi Daring Fasilitator Berani Mombangu” pada Rabu (22/7). Acara virtual ini menekankan pentingnya Peningkatan Indeks Desa lewat penguatan tata kelola dan perencanaan yang berbasis data.
Mohamad Fadli, Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Sulteng yang mewakili Kepala Bappeda Sulteng, menegaskan bahwa Peningkatan Indeks Desa tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata. Namun, juga mencakup kualitas pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan perumahan.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan kualitas layanan tersebut akan membawa dampak langsung pada penurunan angka stunting, peningkatan derajat kesehatan, serta bertambahnya angka harapan hidup di desa. Selain itu, dimensi ekonomi juga menjadi fokus utama, melalui penguatan kegiatan usaha masyarakat, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta akses terhadap pasar dan layanan lembaga keuangan. Upaya ini diharapkan menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan UMKM, dan menekan angka kemiskinan.
Fadli juga menggarisbawahi pentingnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pelayanan publik yang baik, pengelolaan keuangan desa yang profesional, serta peningkatan kapasitas aparatur desa akan menjadi motor penggerak pembangunan di tingkat desa untuk mencapai Peningkatan Indeks Desa yang signifikan.
“Tujuan akhirnya adalah mendorong desa berkembang menjadi desa maju hingga mencapai status desa mandiri dengan kualitas pelayanan publik, ekonomi lokal, tata kelola pemerintahan, dan modal sosial yang semakin kuat,” kata Mohamad Fadli.
Di sisi lain, Sudarman Musmin, Kepala Bidang Fasilitasi Administrasi Pemerintahan dan Keuangan Desa Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Donggala, menyoroti pentingnya kolaborasi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan fasilitator menjadi kunci dalam meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri di Kabupaten Donggala.
Sudarman menyebutkan bahwa Kabupaten Donggala telah berhasil menghilangkan status desa sangat tertinggal. Capaian ini merupakan buah dari sinergi pemerintah daerah dan desa dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Ia menambahkan, Indeks Desa merupakan indikator komprehensif yang mengukur kemajuan dan kemandirian desa, yang menjadi target utama dalam setiap upaya Peningkatan Indeks Desa.
“Indeks Desa menjadi acuan dalam penyusunan prioritas pembangunan desa, mulai dari tahap perencanaan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa hingga pelaksanaan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkas Sudarman Musmin.
