POSO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung perhutanan sosial yang berkelanjutan.
Komitmen ini ditegaskan Kepala Bapelitbangda Poso, Dr. Frits Sam Purnama, S.H., M.AP, dalam acara The 3rd Partners Coordination Meeting of SETAPAK yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation di Bali belum lama ini yang bertajuk “Pengelolaan Hutan dan Lahan yang Adil dan Berkelanjutan di Indonesia”.
Dikatakannya, pentingnya integrasi antara pelestarian hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui pemanfaatan hasil hutan non kayu.
“Kabupaten Poso memiliki 71,72% wilayah hutan, dan kami ingin memastikan pemanfaatannya tetap lestari serta menguntungkan masyarakat,” ujar Frits ditemui di kantornya, Senin (10/3).
Salah satu langkah penting yang disoroti dalam pertemuan itu, tentang penyusunan Roadmap Perhutanan Sosial 2025-2029 yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok perhutanan sosial dan memfasilitasi akses pasar bagi produk hutan non kayu.
Roadmap ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam upaya pengelolaan hutan yang tidak hanya memperhatikan aspek lingkungan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat setempat.
“Perhutanan sosial bukan hanya soal pemanfaatan hutan, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas serta penciptaan peluang ekonomi yang adil bagi seluruh pihak,” tutupnya.
Reporter : Ishaq Hakim
Editor : Yamin
