MAKASSAR, MAL – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menjadi narasumber utama dalam PAIR Annual Meeting 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Selasa, 21 Juli.
Hadianto menegaskan pentingnya kebijakan berbasis riset sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah, khususnya terkait isu perubahan iklim dan tambang ramah lingkungan.
Pertemuan tahunan yang diselenggarakan Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR) Sulawesi ini mengangkat tema ‘Coastal Communities Sulawesi: Science, Policy and Action’.
Acara tersebut menghadirkan peneliti, akademisi, pembuat kebijakan, serta mitra pembangunan untuk membahas isu-isu strategis, terutama yang berkaitan dengan perubahan iklim dan kesehatan.
Climate & health merupakan bidang multidisiplin yang meneliti hubungan antara perubahan iklim dengan kesehatan manusia.
Fokus utamanya adalah pencegahan penyakit akibat perubahan iklim dan penguatan sistem kesehatan.
Dalam paparannya, Hadianto Rasyid menekankan perlunya hasil penelitian sebagai fondasi penyusunan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, setiap kebijakan harus didasari kajian ilmiah yang akuntabel.
“Pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan tentu melalui sebuah kajian. Oleh karena itu, rekomendasi para peneliti, khususnya PAIR, dalam mengatasi persoalan climate & health beserta berbagai dampaknya sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Bukan hanya Pemerintah Kota Palu, tetapi menurut saya seluruh pemerintah membutuhkan hal tersebut,” kata Hadianto Rasyid.
Hadianto menegaskan, Pemerintah Kota Palu siap menerjemahkan rekomendasi ilmiah yang tersedia ke dalam kebijakan dan tindakan nyata di lapangan.
Kolaborasi antara pemerintah dan dunia penelitian menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks.
Kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan adaptif berbasis bukti, demi perlindungan masyarakat.
Setelah paparan, Hadianto Rasyid mengikuti diskusi panel bersama peneliti PAIR untuk menyarankan arah penelitian ke depan. Ini bertujuan menghasilkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
Selain itu, Wali Kota Hadianto juga mengusulkan kajian tambang ramah lingkungan yang diperlukan perusahaan sebelum memulai aktivitas pertambangan.
Usulan ini disampaikannya pada sesi rapat Research Advisory bersama sejumlah peneliti PAIR.
Di Sulawesi Tengah dan secara nasional, sektor tambang sering menjadi polemik.
Kebijakan pertambangan berada di pemerintah pusat, sementara daerah kerap menerima risiko dan dampak lingkungan.
“Untuk mengurangi polemik, hadirnya kajian tambang ramah lingkungan dibutuhkan perusahaan sebelum aktivitas pertambangan,” kata wali kota.
PAIR Sulawesi merupakan program penelitian bilateral yang didanai Pemerintah Australia melalui DFAT dan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Program ini melibatkan 19 universitas dengan sekitar 180 peneliti di enam provinsi Pulau Sulawesi.
PAIR Annual Meeting menjadi forum tahunan untuk mempresentasikan hasil penelitian, mengevaluasi tantangan, dan memperkuat kerja sama lintas sektor. Pertemuan ini juga menyusun arah serta prioritas penelitian untuk tahun berikutnya. ***
