Praktisi Hukum: Kasus Barter Tuntutan Rp700 Juta, Harus Tuntas

oleh -
Dr Elvis DJ Katuwu

PALU – Proses hukum dugaan penipuan dan pemerasan senilai Rp700 juta oleh oknum jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng, Arifuddin terhadap terdakwa kasus narkotika, Risaldy, sampai kini belum menemui titik terang.

Pihak Kejati Sulteng sendiri sampai kini belum memberikan keterangan resmi terkait hasil eksaminasi perkara yang ditangani oknum jaksa Arifuddin dengan perkara Nomor : 464 /Pid.sus/2021/PN.Pal tersebut.

Sebelumnya Kasipenkum Humas Kejati Sulteng, Reza Hidayat, berjanji akan menyampaikan perkembangan hasil eksaminasi. Oleh kuasa hukum dari Risaldy, kasus ini telah dilaporkan dengan bukti tanda laporan Nomor STTLP/55/III/2022/SPKT/Polda Sulteng, Kamis (24/03) lalu, namun kesannya masih jalan di tempat.

Salah satu advokat, Dr. Elvis Dj Katuwu, baru-baru ini, mengatakan, praktik hukum yang terjadi saat ini sangat menyayat jiwa.

Pengacara yang terkenal dengan kasus “sandal jepit ” itu mengatakan, uang yang diberikan kepada oknum jaksa tersebut adalah suatu tindakan pidana, apakah gratifikasi atau suap.

“Apapun itu namnya harus dilakukan proses hukum yang tuntas,” tegasnya.

Menurutnya, bila masyarakat berbuat tindak pidana yang seperti hal ini, pastinya akan dikejar, bahkan akan ditembak dengan alat hukum yang runcing.

“Tapi mengapa bila terjadi di institusi penegak hukum, terkesan dilindungi oleh institusi,” kesalnya.

Menurutnya, bila memang diproses, maka perlu secara profesional dan objektif. Harus ditanya, siapa saja oknum yang menerima dana.

Sebab, kata dia, dalam hukum ada golongan pelaku tindak pidana atau peran-peran penjahat, yaitu pleger (orang yang melakukan), doen pleger (orang yang menyuruh melakukan), media pleger (orang yang ikut melakukan) dan uitlokker (penganjur).

“Semua harus tuntas apapun pangkat dan jabatannya. Bila tidak tuntas, maka orang-orang lain akan terus melakukan,” ucapnya.

Menurutnya, banyak hal yang perlu dibenahi, bukan hanya dalam internal saja, tetapi dalam hukum pidana.

“Dan yang menangani, mulai dari penyidik, penuntut dan memutuskan benar-benar jangan parsial, berpihak pada yang tidak adil, tetapi berpihaklah pada penegakan hukum,” pungkasnya.

Reporter : Ikram
Editor : Rifay