JAKARTA, MAL — Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengecam keputusan Israel menerbitkan tender pembangunan lebih dari 1.200 unit rumah baru di Tepi Barat melalui proyek permukiman E1.
Anwar menilai pembangunan tersebut berpotensi memutus keterhubungan wilayah Tepi Barat dan mengancam keutuhan wilayah Palestina. Ia menyebut kawasan E1, yang berada di sebelah timur Yerusalem, memiliki posisi strategis bagi keberlangsungan negara Palestina.
“Saya tanpa ragu mengecam keputusan rezim Israel untuk mengeluarkan tender konstruksi untuk proyek permukiman E1,” kata Anwar melalui akun X, Kamis (20/8).
Menurut Anwar, pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan bertentangan dengan hukum internasional. Ia juga menyoroti kekerasan yang dilakukan para pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat serta situasi kemanusiaan di Gaza.
“Di tengah kekerasan pemukim yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat dan genosida yang sedang berlangsung di Gaza, keputusan ini menunjukkan bahwa rezim Israel telah meninggalkan bahkan upaya untuk mencari perdamaian atau menghormati kehendak komunitas internasional,” ujarnya.
Anwar menegaskan Malaysia tetap berdiri bersama rakyat Palestina dan mendukung hak mereka untuk memiliki negara yang berdaulat, utuh, layak, dan merdeka.
Ia juga memberikan peringatan kepada perusahaan internasional yang terlibat dalam proyek tersebut. Pemerintah Malaysia, kata Anwar, akan mencatat perusahaan yang memilih berpartisipasi dalam tender pembangunan permukiman E1 dan mengambil langkah yang dianggap perlu.
“Malaysia akan mencatat dengan saksama setiap perusahaan internasional yang memilih untuk berpartisipasi dalam tender ini dan akan bertindak sesuai dengan itu,” kata Anwar.
Proyek E1 telah menjadi isu kontroversial selama bertahun-tahun. Rencana pembangunan permukiman di kawasan tersebut sebelumnya tertunda akibat tekanan internasional, termasuk dari Amerika Serikat.
Kawasan E1 dinilai strategis karena pembangunan permukiman di sana berpotensi memisahkan bagian utara dan selatan Tepi Barat. Karena itu, proyek tersebut berulang kali mendapat kecaman dari Palestina dan berbagai pihak di komunitas internasional.
Israel tetap melanjutkan pembangunan dan perluasan permukiman di Tepi Barat yang didudukinya, meski kebijakan tersebut mendapat kecaman internasional.
