PALU, MAL – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Forum Perekonomian Sulawesi Tengah (FRESH) yang dirangkaikan dengan Journalist Update Triwulan II Tahun 2026.
Forum yang merupakan kelanjutan dari pertemuan perdana pada 7 Mei 2026 tersebut memaparkan perkembangan ekonomi daerah, kondisi sektor jasa keuangan, kebijakan fiskal, pengendalian inflasi, serta proyeksi perekonomian Sulawesi Tengah.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah, Bonny Hardi Putra, menyampaikan bahwa hingga 31 Maret 2026, industri jasa keuangan di Sulawesi Tengah dinilai tetap stabil dengan likuiditas yang memadai dan profil risiko yang terjaga. Menurutnya, kinerja tersebut terlihat pada sektor perbankan, industri keuangan non-bank, maupun pasar modal.
Ia juga mengatakan OJK terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen. Bonny menilai media memiliki peran dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan sektor jasa keuangan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Irfan Sukarna, memaparkan bahwa berdasarkan data Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Sulawesi Tengah tumbuh 8,32 persen secara tahunan (year-on-year). Pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, dan konstruksi.
Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah sepanjang 2026 berada pada kisaran 7,75–8,55 persen, dengan inflasi diperkirakan tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen.
Untuk mendukung pengendalian inflasi, BI menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Pada sektor sistem pembayaran, BI mencatat hingga Mei 2026 transaksi QRIS mencapai sekitar 41 juta transaksi atau meningkat 348 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah merchant tercatat sebanyak 340,29 ribu dengan 400,09 ribu pengguna. BI juga menyampaikan implementasi QRIS TAP mulai diterapkan pada layanan transportasi publik.
Di bidang fiskal, Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Tengah, Teddy Suhartadi Permadi, menyampaikan bahwa hingga 31 Mei 2026 realisasi pendapatan APBN di Sulawesi Tengah mencapai Rp3,51 triliun atau 39,18 persen dari target, sedangkan realisasi belanja mencapai Rp8,85 triliun atau 41,94 persen dari pagu anggaran.
Belanja APBN didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,2 triliun yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa.
Untuk APBD Provinsi Sulawesi Tengah, realisasi pendapatan hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp5,56 triliun atau 26,17 persen dari target. Pendapatan tersebut masih didominasi dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp4,48 triliun, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp1,06 triliun.
Data tersebut menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Sulawesi Tengah berada pada 19,06 persen, sehingga penerimaan daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Di sisi belanja, realisasi APBD mencapai Rp5,59 triliun atau 24,83 persen dari pagu, dengan belanja pegawai masih menjadi komponen terbesar, yakni 67,15 persen dari total belanja daerah.
Berdasarkan realisasi hingga Mei 2026, APBN Regional Sulawesi Tengah mengalami defisit sebesar Rp5,34 triliun, sementara APBD Provinsi Sulawesi Tengah mencatat defisit Rp28,59 miliar.
Dalam forum tersebut, DJPb juga menyampaikan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan sektor-sektor unggulan, serta optimalisasi belanja yang bersifat produktif guna mendukung pembangunan daerah.
Melalui FRESH Triwulan II 2026, OJK, BI, dan DJPb memaparkan perkembangan terkini sektor keuangan, moneter, dan fiskal di Sulawesi Tengah, sekaligus menyampaikan berbagai program yang sedang dijalankan di masing-masing institusi. ***
