PALU – Perwakilan empat komisi di DPRD Provinsi Sulteng menghadiri Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Bappeda, Senin (26/03). Sejumlah masukan disampaikan anggota dewan dalam forum tersebut.
Erwin Lamporo, perwakilan Komisi II dihadapan pimpinan OPD dan peserta forum kembali menegaskan soal kewenangan tentang jalan kabupaten/kota, provinsi dan jalan negara. Hal itu perlu diperjelas supaya penganggarannya tidak bertabrakan dengan undang-undang.
Komunukasi yang lebih konfrehensif antara legislatif dan eksekutif khususnya berkaitan hasil reses juga menjadi catatan yang disampaikan. Sebab, banyak aspirasi masyarakat yang ditampung selama reses, tidak terprogramkan karena persoalan komunikasi.
“DPRD khususnya Komisi II mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mendapat seluruh potensi pajak. Selama ini sumber PAD Provinsi Sulawesi Tengah itemnya tidak mengalami perubahan, wajar jika kemudian PAD kita masih dibawah Rp1 triliun,” ujar Erwin Lamporo.
Tidak bisa dipungkiri, kata Politisi Partai Hanura itu, sejumlah mega proyek di Sulteng belum memberi kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD. Sehingga pada kesempatan itu Erwin Lamporo berharap OPD lebih gesit lagi meningkatkan pendapatan daerah.
Legislator Dapil Kota Palu itu juga meminta kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Sulteng harus menjadi lokomotif majunya perekonomian kerakyatan dengan mengedepankan kredit produktif, ketimbang kredit komsumtif.
Dia berharap forum OPD tidak hanya sekadar acara seremonial, tetapi bagaimana sejumlah catatan dan saran dapat diterapkan oleh OPD demi majunya daerah ini.
Selain Erwin Lamporo, hadir pula Ketua DPRD Sulteng, Aminuddin Ponulele, Ketua Komisi I Sri Indraningsih Lalusu, Ketua Komisi IV Zalzulmida A Djanggola dan Anggota Komisi III Sony Tandra. (RIFAY)
