Masykur: Trust Building Kunci Pemulihan Pasca Bencana

oleh -

PALU – Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulteng, Muhammad Masykur mengatakan, di masa pemulihan pasca bencana, yang utama dan mendesak dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pembangunan kepercayaan (trust building) publik.

“Saya kira di masa transisi darurat ke pemulihan bencana gempa, tsunami dan likuifaksi soal trust ini yang sesegera mungkin dibenahi mengingat banyak bengkalai yang terjadi di masa tanggap darurat. Dan kami yakin pemerintah daerah paham betul hal tersebut, terutama warga korban yang terpapar langsung bencana di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Sigi,” sebut Masykur.

Sehingga menurutnya sebulan warga melewati masa-masa duka di pengungsian dengan kompleksitas permasalahan yang dialami mulai kekurangan pangan, kesehatan, kelayakan dan ketiadaan tenda, sarana ibadah, air bersih, MCK, penerangan, jaminan hunian dan perbaikan rumah tinggal, dan sebagainya, merupakan deretan soal yang butuh solusi.

“Mimpi mereka, ada suara pemerintah daerah datang langsung mengetuk dari bilik tenda, akan kejelasan pemulihan kondisi hidup warga,” sahut Masykur.

Jika hal itu gagal dipulihkan, lanjut dia, maka masa pasca transisi dan seterusnya akan memunculkan masalah yang kian kompleks dan makin rumit.

“Sebaliknya tatkala rasa kepercayaan warga korban sukses dibangkitkan maka aneka masalah yang berat ini akan sukses dijalani secara bersama,” lanjut dia.

Sehingga menurut Masykur, beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai starting point pembangunan kepercayaan, di antaranya adalah dibutuhkan kejelasan masing-masing di mana kewenangan pemerintah pusat dan daerah, termasuk bagaimana wujud keorganisasian lembaga implementator rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Kedua, penataan pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Karena disadari bahwa sumber pendanaan dari APBN dan APBD tidak bakalan mampu menalangi semua kebutuhan mendesak. Taksiran sementara Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dibutuhkan tidak kurang Rp. 15 triliun dana pemulihan pasca bencana,” paparnya.

Selanjutnya, kata dia, mengenai penataan sistem informasi dan data yang akan dijadikan sebagai sumber rujukan bersama. Pasca tanggap darurat, sistem data informasi belum terokonsolidasi secara akurat.

“Dan keempat, penataan bantuan luar negeri yang akan masuk memberi bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Publik desak transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan jika kelak seluruhnya masuk ke rekening pemerintah,” imbuhnya.

Diketahui, beberapa negara berkomitmen memberi support, seperti Korea Selatan akan memberikan bantuan 1 juta dolar AS, China sebesar 200 ribu dolar AS, dan Uni Eropa sebesar 1,5 juta euro. Selanjutnya Venezuela yang akan membantu 10 juta dolar AS, Jerman 1,5 juta euro, Vietnam 100 ribu dolar AS, Australia 500 ribu dolar Australia, Laos 100 ribu dolar AS, dan Kamboja 200 ribu dolar AS. (RIFAY)