PALU, MAL – Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) didorong memperkuat pendataan dan pendampingan keluarga rentan hingga tingkat desa dan kelurahan. Peran kader di lapangan dinilai penting untuk membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan kesehatan, gizi, kemiskinan, hingga kondisi tempat tinggal masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 di Hotel Best Western, Kamis (19/11/2026).

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, mengatakan kader PKK, terutama kelompok dasawisma, memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Menurutnya, pendataan yang dilakukan secara rutin dapat membantu pemerintah mengetahui kondisi keluarga yang membutuhkan intervensi, termasuk anak dengan persoalan gizi dan rumah tangga dalam kelompok masyarakat paling rentan.

Salah satu yang disorot adalah pemantauan status gizi anak melalui Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM). Reny meminta petugas gizi memperbarui data secara rutin agar anak yang mengalami stunting, berat badan kurang (underweight), maupun kekurangan gizi akut (wasting) dapat segera teridentifikasi.

Berdasarkan data E-PPGBM yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, angka stunting di Sulawesi Tengah tercatat 9 persen, lebih rendah dibandingkan target nasional sebesar 14 persen.

Meski demikian, Reny mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota agar tidak mengendurkan perhatian terhadap persoalan gizi anak. Pemantauan dan penanganan harus terus dilakukan agar capaian tersebut dapat dipertahankan.

“Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai persoalan gizi anak baru diketahui ketika kondisinya sudah semakin berat,” ujarnya.

Selain persoalan gizi, kader PKK juga diharapkan lebih aktif mengenali kondisi keluarga yang menghadapi keterbatasan akses air bersih, sanitasi layak, dan tempat tinggal yang memadai.

Reny menyebutkan, pemerintah daerah merencanakan bantuan bedah rumah bagi dua ibu dari keluarga kurang mampu pada 22 Desember 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Ibu. Perhatian terhadap keluarga dalam kelompok desil satu dan dua juga perlu diperkuat melalui program yang menyentuh kebutuhan dasar mereka.

Ia menilai, keberhasilan gerakan PKK tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan organisasi, tetapi juga dari kemampuan kader mengidentifikasi persoalan di masyarakat dan menghubungkannya dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk menangani.

Karena itu, ia menekankan pentingnya dukungan anggaran pemerintah daerah agar program pemberdayaan keluarga dapat berjalan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Reny juga mengaitkan kerja PKK dengan sejumlah program pemerintah provinsi, seperti Berani Cerdas, Berani Sehat, dan bantuan perbaikan rumah. Ia menyebutkan, angka kemiskinan Sulawesi Tengah turun dari 11,89 persen menjadi 10,48 persen.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, mengatakan penguatan kelembagaan dan keberlanjutan program menjadi perhatian dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

Menurutnya, penguatan organisasi tidak hanya diperlukan di tingkat provinsi, tetapi juga kecamatan, desa, dan kelurahan. Hal itu penting agar pergantian kepengurusan tidak menghambat pelaksanaan program.

“Keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang maju, mandiri, sehat, dan sejahtera,” ujarnya.

Sry Nirwanti juga mendorong kader PKK berperan dalam membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan akses air bersih, serta memperhatikan kondisi sanitasi dan lingkungan keluarga.

Pembinaan Posyandu berdasarkan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga perlu diperkuat. Kader diharapkan tidak hanya melakukan pendataan, tetapi turut mengoordinasikan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan dengan perangkat daerah terkait.

Rapat konsultasi tersebut mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK dan Sinergi 9 BERANI dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Menuju Sulteng Nambaso dan Indonesia Emas 2045”. Kegiatan dihadiri jajaran TP-PKK kabupaten/kota, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta sejumlah unsur terkait.**