PALU, MAL – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah (Sulteng) menggugat tindakan Gubernur Sulawesi Tengah yang dinilai membiarkan dugaan pelanggaran lingkungan hidup oleh PT QMB New Energy Materials di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali.

Gugatan tersebut memasuki tahap penyampaian kesimpulan dalam perkara Nomor 24/G/TF-LH/2026/PTUN.PL di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu, Rabu (18/11/2026). Kesimpulan Penggugat disampaikan secara elektronik melalui sistem e-Court.

Koordinator JATAM Sulteng, Moh Taufik, menjelaskan gugatan itu berkaitan dengan tindakan faktual berupa dugaan pembiaran terhadap pelanggaran hukum lingkungan, khususnya pengelolaan limbah tailing yang dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

JATAM mempersoalkan dugaan pencemaran lingkungan, fasilitas penampungan tailing yang dinilai tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan, serta tidak adanya sanksi administratif terhadap PT QMB setelah dua insiden longsor yang menewaskan lima pekerja.

Dalam kesimpulannya, JATAM menguraikan tiga hal yang menjadi dasar gugatan. Pertama, Gubernur Sulteng memiliki kewenangan pengawasan lingkungan hidup. Kedua, pemerintah disebut telah mengetahui temuan pelanggaran dan insiden fatal di fasilitas PT QMB. Ketiga, JATAM menilai tidak terdapat bukti penjatuhan sanksi administratif terhadap perusahaan tersebut.

Salah satu bukti yang disoroti adalah hasil pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) pada 4 Juni 2025.

Pengawasan tersebut menemukan sejumlah persoalan, di antaranya fasilitas penampungan tailing yang diduga berada di luar persetujuan lingkungan, kapasitas penampungan yang diduga melebihi ketentuan, serta tidak tersedianya alat pendeteksi pergerakan tanah.

Menurut JATAM, temuan tersebut semestinya ditindaklanjuti dengan penegakan hukum administratif. Pengawasan pemerintah, kata mereka, tidak cukup hanya melalui pemeriksaan dan pembinaan ketika terdapat potensi ancaman terhadap keselamatan pekerja dan lingkungan hidup.

JATAM juga menyoroti dua insiden longsor fasilitas limbah PT QMB. Insiden pertama terjadi pada 21 Maret 2025 dan insiden kedua pada 18 Februari 2026. Kedua peristiwa tersebut mengakibatkan lima pekerja meninggal dunia.

Berulangnya insiden pada fasilitas yang sama, menurut JATAM, seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit keselamatan independen dan pemeriksaan kondisi geoteknik fasilitas penyimpanan tailing.

Selain itu, JATAM mendesak penghentian sementara kegiatan berisiko serta penjatuhan sanksi administratif sesuai ketentuan hukum.

Berdasarkan bukti yang diajukan selama persidangan, JATAM menilai belum terdapat bukti Gubernur Sulteng menjatuhkan sanksi administratif terhadap PT QMB atas persoalan yang menjadi objek gugatan.

Dalam persidangan, JATAM juga membantah eksepsi atau keberatan hukum yang diajukan Gubernur Sulteng selaku tergugat. Keberatan tersebut antara lain menyangkut gugatan prematur, ketidakwenangan tergugat, gugatan kabur, serta kurangnya pihak dalam perkara.

JATAM berpandangan, gubernur tidak dapat melepaskan tanggung jawab pengawasan lingkungan hidup. Terlebih, pemerintah provinsi disebut telah menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan, melakukan pengawasan, menerima laporan, serta mengetahui insiden longsor fasilitas limbah PT QMB.

Dalam argumentasi hukumnya, JATAM menggunakan tiga landasan pengujian, yakni peraturan perundang-undangan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta ketentuan hak asasi manusia.

JATAM menilai dugaan pembiaran terhadap ancaman pencemaran dan keselamatan manusia bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, kecermatan, kepastian hukum, keterbukaan, serta kewajiban negara melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Melalui kesimpulan tersebut, JATAM meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi Gubernur Sulteng dan mengabulkan gugatan Penggugat.

JATAM juga meminta majelis hakim menyatakan tindakan administrasi pemerintahan berupa pembiaran terhadap dugaan pelanggaran hukum lingkungan oleh PT QMB sebagai perbuatan melanggar hukum.

Selain itu, gubernur diminta memerintahkan audit geoteknik independen terhadap fasilitas penyimpanan tailing B3 PT QMB dengan mengacu pada standar keselamatan internasional.

JATAM turut meminta penghentian sementara kegiatan pengelolaan dan pengumpulan limbah tailing B3 antara PT QMB dan PT BMS sampai persetujuan teknis serta persyaratan pengelolaan limbah B3 dipenuhi sesuai ketentuan hukum.

Tuntutan lainnya mencakup pengawasan dan evaluasi menyeluruh, termasuk audit lingkungan hidup terhadap seluruh fasilitas penampungan dan pengelolaan tailing B3 PT QMB.

JATAM menyatakan gugatan tersebut merupakan upaya mendorong pemerintah menjalankan kewenangannya dalam melindungi keselamatan manusia dan lingkungan hidup.

Setelah menyampaikan kesimpulan melalui e-Court, JATAM berharap majelis hakim PTUN Palu mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dan argumentasi para pihak sebelum menjatuhkan putusan secara objektif dan independen.

Bagi JATAM, lima pekerja yang meninggal dalam dua insiden longsor tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan lingkungan hidup tidak boleh berhenti sebagai formalitas administratif, tetapi harus disertai langkah pencegahan dan penegakan hukum.