PALU, MAL – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan pembayaran Beasiswa Berani Cerdas sekitar Rp172 miliar hingga November 2026. Sementara itu, jumlah pendaftar baru program beasiswa tersebut tahun ini mencapai sekitar 25 ribu mahasiswa.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Firmanzah DP, mengatakan, realisasi anggaran tersebut terdiri atas sekitar Rp80 miliar yang dibayarkan pada semester genap lalu kepada 22 ribu mahasiswa dan lebih dari Rp92 miliar yang direalisasikan sepanjang tahun ini.
“Pembayaran beasiswa sudah berjalan. Kami upayakan pada November ini seluruh prosesnya bisa diselesaikan,” kata Firmanzah kepada Media Alkhairaat, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, proses pembayaran masih berlangsung, termasuk untuk penerima beasiswa jenjang S2 dan S3. Data calon penerima pada jenjang tersebut telah dikirimkan ke masing-masing perguruan tinggi untuk diverifikasi.
Khusus jenjang S2 dan S3, beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi berakreditasi unggul.
Menurut Firmanzah, terdapat lebih dari 500 perguruan tinggi mitra Beasiswa Berani Cerdas di seluruh Indonesia, baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta (PTS).
Namun, proses verifikasi masih menghadapi kendala karena respons sejumlah perguruan tinggi, terutama kampus di luar daerah, relatif lambat.
Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Pendidikan juga berkomunikasi langsung dengan mahasiswa agar persyaratan administrasi dapat segera dilengkapi.
“Biasanya kampus yang berada di luar daerah komunikasinya tidak terlalu responsif. Namun, tidak masalah karena kami bisa langsung menghubungi mahasiswa yang bersangkutan. Selanjutnya, mahasiswa berkoordinasi dengan pihak kampus terkait persyaratan penerimaan beasiswa,” jelasnya.
Firmanzah menyebutkan, calon penerima Beasiswa Berani Cerdas harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya berstatus mahasiswa aktif, memenuhi standar indeks prestasi kumulatif (IPK), serta tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain.
Standar IPK minimal yang ditetapkan sebesar 2,75 untuk mahasiswa program studi eksakta dan 3,00 untuk program studi non-eksakta.
Ia menegaskan, setelah seluruh persyaratan dan data mahasiswa dinyatakan lengkap serta diverifikasi perguruan tinggi, Dinas Pendidikan akan memerintahkan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk memproses pembayaran.
“Biasanya kendalanya, kami sudah mengirimkan data ke kampus, tetapi pihak kampus agak lambat mengembalikan data mahasiswa. Sebenarnya, kalau datanya sudah lengkap dan dikembalikan, kami langsung memerintahkan Biro Kesra untuk segera memproses pembayarannya,” pungkasnya.
