PALU, MAL– Puluhan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh dan Rakyat Berkuasa (BURASA) menggelar aksi unjuk rasa di kantor PT Sirtu Karya Utama (SKU), Kelurahan Buluri, Kota Palu, Kamis (19/11). Mereka mendesak perusahaan membayar pesangon pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Aksi tersebut dipicu belum tercapainya kesepakatan dalam proses mediasi antara pekerja dan perusahaan, baik di tingkat internal maupun melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Tengah.

Koordinator Lapangan BURASA yang juga Ketua F-SPIM Sulawesi Tengah, Fajar, mengatakan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga hak-hak pekerja dipenuhi.

Ia menuding Komisaris Utama PT Sirtu Karya Utama, Rocky Martianus, melakukan PHK secara sepihak terhadap sejumlah pekerja.

Selain menuntut pembayaran pesangon, Fajar juga mengungkapkan dugaan adanya tawaran sejumlah uang kepada pihak serikat pekerja yang mendampingi kasus tersebut. Menurut dia, tawaran itu diduga bertujuan agar persoalan ketenagakerjaan tersebut tidak dilanjutkan.

“Jika tidak memiliki iktikad baik, kami akan menempuh jalur hukum karena pesangon merupakan hak pekerja. Bahkan, kami akan memperkarakan Rocky karena ada upaya membungkam kami dengan menawarkan sejumlah uang dan berharap persoalan ini tidak diteruskan,” kata Fajar.

Saat aksi berlangsung, Rocky disebut tidak menemui massa dan tetap berada di dalam ruangannya. Massa kemudian meminta agar Rocky keluar dan memberikan penjelasan secara terbuka di hadapan para pekerja.

“Kami ingin Rocky keluar dan menemui massa aksi. Kami menolak jika pembicaraan hanya dilakukan di dalam ruangan agar seluruh pekerja yang hadir bisa mendengar secara langsung apa yang disampaikan,” tegas Fajar.

Fajar juga mendesak Gubernur Sulawesi Tengah mengevaluasi penerapan aturan ketenagakerjaan di PT Sirtu Karya Utama. Ia meminta pemerintah daerah mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang diduga mengabaikan hak-hak pekerja.

“Kami berharap gubernur memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan nakal seperti PT SKU, termasuk mengevaluasi dan menahan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) agar perusahaan tertib,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan perusahaan yang menjabat sebagai HRD, Gazali, mengaku belum mengetahui dugaan tawaran uang yang disampaikan Fajar.

“Saya juga baru mendengar soal suap ini,” kata Gazali.

Dalam proses negosiasi dengan massa aksi, Gazali mengaku berupaya menyampaikan tuntutan pekerja kepada pimpinan perusahaan agar pembayaran pesangon dapat direalisasikan.

“Saya coba upayakan dan bicara dengan bos agar mau membayar pesangon ini,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, BURASA menyampaikan lima tuntutan kepada PT Sirtu Karya Utama. Pertama, perusahaan diminta membayar pesangon bagi pekerja yang terkena PHK serta memberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, membayar upah pekerja sebesar 100 persen. Ketiga, memberikan kontrak kerja kepada seluruh pekerja. Keempat, memenuhi hak cuti pekerja. Kelima, menghapus seluruh praktik kerja paksa.

Hingga aksi berlangsung, massa masih mendesak perusahaan memberikan kepastian penyelesaian tuntutan. BURASA menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui perjuangan buruh maupun jalur hukum.**