PALU – Sembilan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) bersilaturrahim dan menyampaikan aspirasinya kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (21/07).
Rombongan yang terdiri dari pengurus komisariat, KAMMI daerah dan KAMMI wilayah itu diterima oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Hj Wiwik Jumatul Rofiah, S.Ag, MH.
Di depan Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Wahyu Wiranto yang bertindak sebagai juru bicara, membuka pembicaraan dengan menyampaikan program-program yang telah dan akan dilakukan. Termasuk program yang sedang dilakukan oleh KAMMI saat ini.
Menurut Wahyu, di antara program yang akan dilakukan adalah gerakan literasi dan lintas baca serta program pemberdayaan dengan kelompok sasaran mahasiswa.
“Alasannya, karena menurut hasil pengamatan KAMMI, tidak sedikit di kalangan mahasiswa yang sudah bertahun-tahun kuliah, namun ternyata masih bingung, bahkan masih ada yang tidak punya orientasi dan gambaran masa depannya,” jelas Koordinator Humas KAMMI Wilayah Sulteng itu.
Sementara itu, Sekjen KAMMI Daerah Palu, Yusuf Darwis, menambahkan, dalam agenda Milad KAMMI tahun 2022 ini, pihaknya juga akan melaksanakan sunatan massal di kantor KAMMI ,
Mafas Mufti, Pengurus Bidang Kebijakan Publik, juga mengatakan, KAMMI akan menggelar kegiatan sekolah politik. Tujuannya, kata dia, untuk mencerdaskan masyarakat tentang politik serta diharapkan menjadi ajang pendidikan politik yang baik.
“Apalagi sekarang sudah hangat-hangatnya menjelang Pemilu 2024,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Sekjen KAMMI Komisariat Al-Ghuroba Untad, Meisya Trianur, mengatakan, pihaknya juga menggelar pelatihan content creator.
“KAMMI sudah membuat berbaga konten yang dipost di media sosial. Namun untuk saat ini, konten yang kami buat baru sebatas promosi bagaimana cara masuk KAMMI,” tambahnya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Wiwik Jumatul Rofi’ah, menyambut baik semua gagasan dan program yang disampaikan KAMMI.
Bunda Wiwik, sapaan akrabnya, juga mengaku siap untuk mengadvokasi program-program yang akan dilakukan KAMMI agar bisa diakomodir dalam APBD, melalui usulan anggaran pokok pikirannya (pokir).
“Tapi saya perlu lihat dulu, program apa yang akan dilakukan KAMMI. Silakan susun programnya dalam bentuk proposal. Saya akan pelajari dulu. Kalau memang program bagus, saya siap perjuangkan dan advokasi melalui pokir,” katanya.
Di depan aktivis KAMMI, Bunda Wiwik juga menguraikan mekanisme dan berbagai syarat formil yang harus dipenuhi KAMMI agar bisa terakomodir dan mendapatkan bantuan hibah melalui APBD.
“Syarat tersebut mutlak untuk dipenuhi. Sebab yang nanti dianggarkan untuk jadi bantuan ke KAMMI adalah anggaran negara yang tentu saja banyak syarat yang harus dipenuhi, termasuk laporan pertanggungjawabannya. Karena ini menyangkut keuangan daerah,” tandasnya.(**)
