ADA satu ironi yang selama ini hidup dalam dunia pendidikan Islam, tetapi jarang dibicarakan secara terbuka. Banyak orang tua rela mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menyekolahkan anak di sekolah swasta unggulan, sekolah internasional, atau lembaga pendidikan yang menawarkan berbagai fasilitas modern. Mereka memandang biaya tersebut sebagai investasi masa depan. Namun, ketika sekolah Islam menetapkan biaya yang relatif tinggi demi meningkatkan mutu pendidikan, tidak sedikit yang langsung bertanya, “Mengapa semahal itu? Bukankah ini sekolah Islam?”
Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya menyimpan cara pandang yang telah mengakar lama. Di benak sebagian masyarakat, madrasah atau sekolah Islam masih diposisikan sebagai lembaga pendidikan alternatif yang semestinya murah, bahkan kalau bisa gratis. Seolah-olah, semakin Islami sebuah sekolah, semakin kecil pula biaya yang pantas dipungut kepada orang tua.
Cara berpikir seperti ini sesungguhnya lahir dari sejarah yang panjang. Banyak lembaga pendidikan Islam di Indonesia berdiri atas semangat pengabdian. Tanahnya berasal dari wakaf, bangunannya dibangun secara gotong royong, sementara para guru mengajar dengan penuh keikhlasan meski menerima penghasilan yang jauh dari kata layak. Semangat inilah yang membuat pendidikan Islam mampu bertahan melewati berbagai zaman.
Namun, ada sesuatu yang kemudian bergeser. Keikhlasan para pendiri dan guru perlahan berubah menjadi ekspektasi masyarakat. Apa yang dahulu merupakan pengorbanan sukarela, kini dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya terus berlangsung. Akibatnya, sekolah Islam sering kali dibebani tuntutan untuk tetap murah, meskipun biaya operasional pendidikan terus meningkat dari tahun ke tahun.
Padahal, hukum ekonomi tidak pernah berubah hanya karena sebuah lembaga membawa nama Islam. Guru yang berkualitas membutuhkan penghasilan yang layak agar dapat mengajar dengan tenang dan terus meningkatkan kompetensinya. Laboratorium memerlukan peralatan yang memadai. Perpustakaan harus memperbarui koleksi buku. Teknologi pembelajaran membutuhkan investasi. Gedung sekolah memerlukan perawatan. Semua kebutuhan itu tidak menjadi lebih murah hanya karena di dalam kelas diajarkan Al-Qur’an, fikih, atau akhlak.
Ironisnya, masyarakat sering kali menerima kenyataan bahwa sekolah umum yang mahal identik dengan kualitas. Mereka tidak banyak mempertanyakan biaya tinggi karena percaya bahwa anak mereka akan memperoleh pendidikan terbaik. Namun ketika sekolah Islam berusaha menghadirkan kualitas yang sama, bahkan menambahkan pendidikan karakter dan nilai-nilai agama sebagai keunggulannya, biaya yang tinggi justru dianggap bertentangan dengan identitas keislaman.
Paradoks ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan semata-mata soal biaya, melainkan soal persepsi. Pendidikan umum dipandang sebagai investasi, sedangkan pendidikan Islam masih sering dipandang sebagai bentuk pelayanan sosial. Selama persepsi ini tidak berubah, sekolah Islam akan terus berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi masyarakat menginginkan lulusan yang unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa asing, kepemimpinan, dan akhlak. Di sisi lain, mereka berharap semua itu dapat diwujudkan dengan biaya seminimal mungkin.
Padahal, Islam sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa lembaga pendidikan harus miskin agar dianggap lebih mulia. Yang diajarkan adalah agar ilmu dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dalam sejarah peradaban Islam, lembaga-lembaga pendidikan besar justru berkembang karena adanya sistem wakaf yang kuat, dukungan para dermawan, dan perhatian para pemimpin. Bukan dengan mengurangi kualitas pendidikan, melainkan dengan memperkuat sumber pendanaannya sehingga masyarakat, terutama yang kurang mampu, tetap dapat mengakses pendidikan terbaik.
Di sinilah letak perbedaan yang sering terlewatkan. Yang seharusnya murah adalah akses bagi mereka yang tidak mampu, bukan mutu pendidikannya. Jika ingin biaya tetap rendah, maka harus ada sumber pembiayaan lain yang menutup kekurangannya, seperti wakaf produktif, zakat, infak, sedekah, dana sosial, atau dukungan pemerintah. Jika semua beban hanya ditanggung oleh sekolah tanpa sumber pendanaan yang kuat, maka yang biasanya dikorbankan adalah kualitas guru, fasilitas, dan inovasi pembelajaran.
Namun demikian, sekolah Islam juga tidak boleh menjadikan alasan ini sebagai pembenaran untuk menetapkan biaya tinggi tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui transparansi, tata kelola yang profesional, serta peningkatan mutu yang benar-benar dapat dirasakan. Orang tua tidak sekadar membayar sebuah label “Islam”, melainkan mempercayakan masa depan anak-anak mereka kepada lembaga tersebut. Amanah sebesar itu menuntut akuntabilitas yang tinggi.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tanggung jawab sekolah, melainkan juga tanggung jawab umat. Selama kita masih memandang sekolah Islam sebagai pilihan kedua atau sekadar alternatif yang murah, selama itu pula lembaga pendidikan Islam akan kesulitan melahirkan generasi yang mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan identitas keislamannya.
Sudah saatnya cara pandang itu diperbarui. Pendidikan Islam bukanlah pendidikan kelas dua yang cukup berjalan dengan sisa-sisa kemampuan. Ia adalah investasi peradaban. Dari ruang-ruang kelasnya diharapkan lahir ulama yang memahami sains, ilmuwan yang bertakwa, pengusaha yang berintegritas, pemimpin yang amanah, dan generasi yang mampu menjaga agama sekaligus membangun dunia.
Karena itu, mungkin pertanyaan yang selama ini kita ajukan perlu diubah. Bukan lagi, “Mengapa sekolah Islam mahal?” Melainkan, “Mengapa kita begitu mudah mengeluarkan biaya besar demi masa depan dunia anak-anak kita, tetapi masih ragu berkorban untuk pendidikan yang berusaha menyiapkan mereka menghadapi dunia sekaligus akhirat?”
