Selama lebih dari empat dekade, Iran menjadi salah satu negara yang paling banyak menerima sanksi ekonomi dari Barat. Mulai dari embargo minyak, pembatasan akses perbankan internasional, hingga larangan transfer teknologi, tekanan tersebut dirancang untuk melemahkan kemampuan ekonomi sekaligus memengaruhi arah kebijakan politik Teheran.
Namun, satu kenyataan menarik muncul. Iran memang mengalami kerugian ekonomi yang sangat besar—pertumbuhan melambat, inflasi tinggi, nilai mata uang terpuruk, dan investasi asing merosot. Akan tetapi, negara itu tidak mengalami keruntuhan ekonomi sebagaimana banyak diperkirakan. Sebaliknya, Iran membangun kemampuan bertahan (economic resilience) melalui berbagai penyesuaian struktural. (ScienceDirect)
Pertanyaannya, apakah model resiliensi Iran dapat menjadi pelajaran bagi negara-negara Muslim lain yang berpotensi menghadapi tekanan geopolitik dari negara-negara Barat?
Jawabannya tidak sesederhana “ya” atau “tidak.”
Yang layak dipelajari bukanlah konflik politiknya, melainkan strategi ekonominya.
Iran menyadari sejak awal bahwa ketergantungan berlebihan terhadap sistem keuangan global yang didominasi Barat membuat negaranya sangat rentan. Ketika akses terhadap sistem pembayaran internasional dibatasi, Iran mulai membangun jalur perdagangan alternatif dengan negara-negara Asia, memperluas hubungan dagang dengan China, Rusia, India, Turki, serta berbagai negara tetangga. Mereka tidak benar-benar keluar dari perdagangan global, melainkan mengubah arah dan komposisinya agar lebih tahan terhadap sanksi. (Sanctions Platform)
Pelajaran pertama bagi negara-negara Muslim adalah pentingnya diversifikasi mitra ekonomi. Ketergantungan pada satu blok ekonomi membuat suatu negara mudah ditekan ketika hubungan politik memburuk.
Pelajaran kedua adalah penguatan industri domestik.
Sanksi membuat Iran kesulitan mengimpor berbagai barang industri dan teknologi. Sebagian kebutuhan akhirnya dipenuhi melalui pengembangan manufaktur dalam negeri, substitusi impor, dan peningkatan kapasitas produksi lokal. Walaupun hasilnya tidak selalu efisien dan sering tertinggal secara teknologi, strategi tersebut mampu menjaga keberlangsungan sektor manufaktur dan lapangan kerja. (eKathimerini)
Di sinilah letak ironi sanksi.
Tekanan eksternal justru memaksa lahirnya inovasi dan kemandirian di sejumlah sektor. Namun, hal itu juga datang dengan biaya yang sangat mahal berupa inflasi, penurunan daya beli, dan keterlambatan adopsi teknologi modern.
Pelajaran ketiga adalah pembangunan narasi nasional.
Sejumlah penelitian menyebut pemerintah Iran membangun konsep resistance economy atau ekonomi perlawanan, yaitu mobilisasi negara, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mempertahankan produksi di tengah tekanan eksternal. Pendekatan ini membantu menjaga aktivitas ekonomi, meski tidak menghilangkan dampak negatif sanksi terhadap kesejahteraan masyarakat. (Wiley Online Library)
Bagi banyak negara Muslim, pelajaran ini relevan dalam bentuk membangun solidaritas nasional, bukan sekadar retorika politik. Ketahanan ekonomi membutuhkan kepercayaan publik, disiplin fiskal, dan kemampuan negara menjaga fungsi-fungsi dasar ketika tekanan datang.
Namun, ada sisi lain yang tidak boleh diabaikan.
Resiliensi tidak sama dengan kemakmuran.
Iran berhasil bertahan, tetapi bukan berarti ekonominya berkembang tanpa hambatan. Berbagai studi menunjukkan bahwa sanksi mengurangi investasi asing, memperlambat pertumbuhan produktivitas, meningkatkan inflasi, dan menurunkan pendapatan riil masyarakat dibandingkan skenario tanpa sanksi. Bahkan penelitian ekonomi menunjukkan bahwa konfrontasi geopolitik berkepanjangan membawa biaya ekonomi dan kelembagaan yang besar. (arXiv)
Perkembangan terkini juga menunjukkan tantangan itu masih berlangsung. Nilai rial kembali melemah tajam di tengah tekanan geopolitik terbaru, sementara inflasi dan kerusakan infrastruktur memperberat kondisi ekonomi Iran. (Financial Times)
Karena itu, model Iran tidak dapat diadopsi secara utuh.
Negara-negara Muslim seharusnya mengambil prinsip-prinsip ketahanannya, bukan kondisi yang memaksanya.
Prinsip-prinsip tersebut antara lain membangun ketahanan pangan dan energi, memperkuat industri strategis, memperluas jaringan perdagangan lintas kawasan, mengembangkan sistem pembayaran alternatif yang sah, meningkatkan kapasitas riset dan teknologi, serta mengurangi ketergantungan berlebihan pada satu pusat kekuatan ekonomi dunia.
Dalam perspektif Islam, konsep ini sebenarnya tidak asing. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban Islam pernah menjadi pusat perdagangan global yang menghubungkan Timur dan Barat melalui jaringan yang beragam. Kekuatan ekonomi tidak dibangun dengan mengisolasi diri, tetapi dengan memperluas jejaring perdagangan, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memperkuat produksi domestik.
Pelajaran terbesar dari Iran bukanlah bahwa sanksi adalah sesuatu yang menguntungkan. Justru sebaliknya, sanksi membawa biaya sosial dan ekonomi yang berat bagi masyarakat. Namun pengalaman Iran menunjukkan bahwa negara yang memiliki kapasitas institusional, kemampuan beradaptasi, dan strategi diversifikasi ekonomi memiliki peluang lebih besar untuk bertahan ketika menghadapi tekanan eksternal.
Bagi negara-negara Muslim, tujuan akhirnya bukanlah membangun “ekonomi perlawanan”, melainkan membangun ekonomi yang tangguh, inovatif, dan mandiri sehingga mampu menjalin hubungan baik dengan semua pihak tanpa kehilangan kedaulatan dalam menentukan arah pembangunan nasional.
