BUOL, MAL – Sekitar 3.000 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Sulawesi Tengah menyatakan kesiapan mengawal dan menyukseskan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang partisipatif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PP PABPDSI), H. Fery Radiansyah, S.T., M.M., dalam Temu Raya BPD ke-III se-Sulawesi Tengah di Kabupaten Buol, Rabu (9/9).

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Deklarasi Desa Bersinar, penguatan KDMP, serta konsolidasi kelembagaan BPD di seluruh Sulteng.

Fery mengatakan, keberhasilan KDMP tidak cukup hanya dengan pembentukan badan usaha maupun pemenuhan kelengkapan administrasi. Menurutnya, koperasi harus dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta potensi dan karakteristik ekonomi masing-masing desa.

“BPD se-Sulawesi Tengah siap menyukseskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Musyawarah Desa. Musdes harus menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk membicarakan kebutuhan, menentukan potensi usaha, membangun kesepakatan, serta memastikan KDMP benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan warga desa,” ujar Fery, Sabtu (12/9).

Ia menilai BPD memiliki posisi strategis dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah desa. Karena itu, BPD perlu terlibat sejak tahap perencanaan, pembentukan, pengembangan usaha hingga pengawasan pelaksanaan KDMP.

Fery juga mengingatkan agar Musdes tidak sekadar dijadikan kegiatan formal untuk memenuhi persyaratan administrasi.

Menurutnya, Musdes harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, pengurus koperasi, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, pelaku UMKM, kelompok tani, nelayan, serta unsur masyarakat lainnya.

“KDMP harus menjadi milik bersama, bukan milik kelompok tertentu. Musyawarah Desa menjadi instrumen penting untuk memastikan adanya keterbukaan, partisipasi masyarakat, pemetaan potensi usaha, dan pembagian manfaat yang berkeadilan,” tegasnya.

Fery menegaskan, PP PABPDSI mendorong BPD menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif. Pengawasan tersebut bukan untuk menghambat pemerintah desa maupun pengurus koperasi, tetapi memastikan program berjalan sesuai kesepakatan dan dikelola secara akuntabel.

“BPD yang kuat dan kompeten akan memperkuat pemerintah desa. Dalam pelaksanaan KDMP, BPD harus menjadi mitra strategis kepala desa, pengawal aspirasi masyarakat, sekaligus penjaga transparansi dan keberlanjutan program,” katanya.

Ketua PABPDSI Sulteng, Roike Lambidju, S.Sos., mengatakan jajaran PABPDSI di tingkat provinsi, kabupaten hingga kecamatan siap melakukan konsolidasi dan mendampingi anggota BPD dalam menyukseskan KDMP di seluruh desa di Sulteng.

“Kehadiran sekitar 3.000 anggota BPD dalam Temu Raya ini memperlihatkan besarnya semangat dan kesiapan BPD se-Sulawesi Tengah. Kami akan membawa semangat ini sampai ke desa-desa agar KDMP dibangun melalui Musdes yang demokratis, transparan, dan sesuai dengan potensi lokal,” ujar Roike.

Temu Raya BPD ke-III juga menjadi momentum memperkuat kelembagaan BPD sebagai representasi masyarakat desa. Selain mendukung KDMP, peserta menyatakan komitmen mendukung Deklarasi Desa Bersinar serta memperkuat kolaborasi antara BPD, pemerintah desa, pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat.

PP PABPDSI menilai KDMP menjadi peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa, memperluas akses pasar, mengembangkan produk unggulan lokal, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, Fery menekankan keberhasilan program tersebut membutuhkan tata kelola yang profesional dan transparan serta tetap berpegang pada prinsip demokrasi desa.

Karena itu, PP PABPDSI menyerukan kepada seluruh anggota BPD di Indonesia agar aktif menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mendorong Musdes, memastikan pemetaan potensi ekonomi desa, mengawal keterbukaan pengelolaan koperasi serta membangun sinergi dengan kepala desa dan seluruh pemangku kepentingan.

“Dari Sulawesi Tengah, kita ingin menyampaikan pesan kepada seluruh Indonesia bahwa BPD siap menjadi kekuatan utama dalam mengawal kebijakan pembangunan desa. Dengan Musdes yang kuat, KDMP akan memiliki legitimasi, arah usaha, dan dukungan masyarakat yang kuat pula,” pungkas Fery.

Kegiatan tersebut ditutup dengan penguatan komitmen bersama untuk menjadikan BPD sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan program nasional di tingkat desa serta mewujudkan desa yang mandiri, sehat, aman, produktif dan berdaulat.*