PALU, MAL – Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin membuka Seminar Awal Penyusunan Dokumen Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Palu Tahun 2026 di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Selasa (15/9).
Kegiatan yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu itu diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait untuk memperkuat koordinasi penanggulangan bencana di daerah.
Dalam sambutannya, Imelda mengatakan Kota Palu merupakan salah satu wilayah dengan tingkat ancaman bencana yang cukup tinggi karena memiliki 10 jenis potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
“Untuk itu kita semua harus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana tersebut, dan hal itu dapat dicerminkan dengan kondisi Indeks Ketahanan Daerah,” ujarnya.
Imelda menjelaskan, Indeks Ketahanan Daerah Kota Palu pada 2025 mencapai 0,74 yang menempatkan daerah tersebut pada kategori ketahanan sedang.
Meski demikian, kata dia, capaian tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan mengingat Kota Palu masih menghadapi ancaman bencana yang tinggi, sementara Indeks Risiko Bencana berada pada kategori sedang dengan nilai 136,12.
“Kita harus terus meningkatkan ketahanan daerah hingga dapat mencapai kategori tinggi, yaitu di atas 0,80,” katanya.
Menurut Imelda, peningkatan ketahanan daerah telah berkontribusi terhadap penurunan Indeks Risiko Bencana Kota Palu. Pada periode 2015 hingga 2020, indeks risiko bencana berada pada kisaran 165 hingga 181,2, kemudian turun menjadi 136,12 pada 2025.
“Apabila Indeks Ketahanan Daerah terus meningkat, maka Indeks Risiko Bencana di Kota Palu akan terus menurun. Hal ini mencerminkan Kota Palu semakin menuju kepada kota yang tangguh bencana atau resilient city,” jelasnya.
Ia menegaskan peningkatan ketahanan daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kota Palu. Karena itu, seluruh pihak diharapkan memperkuat koordinasi dan konsolidasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing guna mendukung program penanggulangan bencana.
Imelda juga menilai penanggulangan bencana memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, keamanan hingga kenyamanan masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Palu menuju kota yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh, serta profesional dalam pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.
“Dalam konteks ketangguhan itulah yang terutama menjadi perhatian kita, berkaitan dengan penanggulangan bencana,” ujarnya.
Ia mengingatkan kembali peristiwa bencana besar yang melanda Kota Palu pada 28 September 2018 sebagai pelajaran penting untuk terus memperkuat ketangguhan daerah dan mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Menurut Imelda, peningkatan ketangguhan daerah harus dilakukan secara bertahap melalui evaluasi terhadap berbagai kelemahan dalam aspek pencegahan dan kesiapsiagaan.
Upaya tersebut juga perlu memperhatikan keterbatasan yang masih ada, baik dari sisi sumber daya manusia, peralatan, pembiayaan maupun budaya sadar bencana masyarakat.
“Oleh sebab itu, saya mengimbau kepada kita semua agar keterbatasan-keterbatasan yang ada dapat kita atasi secara bertahap, sehingga dapat mendorong kemajuan ketahanan daerah Kota Palu,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Imelda mengungkapkan Pemerintah Kota Palu pada 2026 akan menyusun Dokumen Risiko Bencana yang baru. Dokumen itu diharapkan mampu memberikan gambaran terkini mengenai pemetaan risiko dan bahaya bencana di wilayah Kota Palu.
Ia berharap penyusunan IKD Tahun 2026 dapat menjawab kondisi ancaman bencana terkini dan melengkapi berbagai dokumen perencanaan kebencanaan lainnya, seperti Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Kontingensi berbagai jenis bencana, serta Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
Menurutnya, seluruh dokumen tersebut perlu disusun dengan melibatkan unsur pentahelix agar menjadi acuan bersama dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
“Melalui dokumen-dokumen tersebut akan terbangun kesatuan gerakan partisipatif semua pihak atau stakeholder dalam kerangka penanggulangan bencana,” tutupnya.
Di akhir sambutannya, Imelda menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak boleh hanya berfokus pada penanganan saat keadaan darurat. Pencegahan dan kesiapsiagaan harus menjadi prioritas utama untuk menekan risiko bencana dan mengurangi kebutuhan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.
“Pencegahan dan kesiapsiagaan menjadi bagian penting agar memperkecil risiko bencana dan kebutuhan pascabencana dalam bentuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Kita berharap dengan kekuatan prabencana, kita dapat menekan risiko bencana di Kota Palu,” pungkasnya. ***
