PALU, MAL – Pemerintah Kota Palu memperkuat koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas dan memastikan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.
Koordinasi itu dibahas dalam audiensi Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin bersama Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah Evy Mulyani di ruang kerja Wakil Wali Kota Palu, Senin (5/10).
Pertemuan tersebut menjadi silaturahmi perdana Evy Mulyani setelah mendapat amanah sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah. Sejumlah agenda strategis dibahas, terutama penguatan koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan program pemerintah.
Evy mengatakan hubungan kerja dan sinergi antara Kanwil DJPb Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu selama ini telah berjalan baik. Namun, masih terdapat sejumlah agenda prioritas yang perlu dipercepat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Program sudah banyak yang bersinergi. Tentu ada beberapa prioritas yang perlu kita percepat. Yang utama adalah bagaimana seluruh program tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Palu,” ujar Evy.
Ia mengatakan Kanwil DJPb Sulawesi Tengah berkomitmen mendukung agenda prioritas Pemerintah Kota Palu, sejalan dengan kebijakan dan arahan Wali Kota serta Wakil Wali Kota Palu.
Dukungan tersebut, kata Evy, tidak hanya melalui aspek pengelolaan keuangan negara, tetapi juga penguatan komunikasi dan pendampingan terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan.
“Beberapa percepatan tentunya seiring dengan arahan Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Berbagai agenda besar yang tadi disampaikan Ibu Wakil Wali Kota akan kami dukung,” ungkapnya.
Dalam audiensi itu, Evy juga menyoroti pemanfaatan data fiskal sebagai instrumen pengambilan kebijakan. Kanwil DJPb Sulawesi Tengah berencana menyiapkan dashboard fiskal yang dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini atau early warning system bagi pemerintah.
Dashboard tersebut diharapkan memberikan gambaran perkembangan pelaksanaan anggaran sekaligus membantu mengidentifikasi hal-hal yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut.
“Dari sisi fiskal, kami ingin menyiapkan dashboard fiskal yang dapat menjadi early warning system. Dengan begitu, kita bisa memastikan anggaran APBN maupun APBD benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” jelasnya.
Evy juga mengingatkan waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 semakin terbatas. Menurutnya, seluruh program yang telah direncanakan dan disepakati perlu terus didorong agar dapat direalisasikan secara maksimal hingga akhir tahun.
“Kita pastikan seluruh hal yang sudah disepakati dan sinergi yang selama ini berjalan baik dapat terealisasi, khususnya di penghujung tahun 2026. Kita hanya memiliki waktu sekitar tiga bulan, sehingga di sisa waktu ini kita harus benar-benar mengupayakan yang terbaik bagi Kota Palu melalui kerja sama yang kuat,” pungkasnya. ***
