PALU, MAL – Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti, membuka kegiatan Evaluasi Sekolah Khusus Keluarga (SKK) Tahap II yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palu pada Kamis, 30 Juli.
Evaluasi SKK ini berlangsung di Ruang Auditorium Kantor Walikota Palu, dengan tujuan memperkuat ketahanan keluarga.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas DP3A Kota Palu dr. Royke Abraham, pejabat Bappeda Kota Palu, para lurah, serta fasilitator dari Kelurahan Tavanjuka, Kelurahan Palupi, Kelurahan Nunu, dan Kelurahan Birobuli Utara.
Agenda utama pertemuan ini adalah mengevaluasi pelaksanaan SKK Tahap II yang telah berjalan di empat kelurahan sasaran tersebut.
Program Sekolah Khusus Keluarga (SKK) merupakan upaya penguatan kapasitas keluarga melalui pembelajaran kelompok. Tujuannya meliputi pencegahan kekerasan, perkawinan anak, stunting, serta peningkatan ketahanan keluarga di Kota Palu.
Dalam sambutannya, Sekda Kota Palu Irmayanti menyampaikan apresiasi kepada DP3A dan seluruh fasilitator yang telah mendampingi keluarga di tingkat kelurahan. Ia menekankan bahwa keluarga adalah benteng pertama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
“Kegiatan evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana materi dan pendampingan SKK sudah dipahami dan diterapkan oleh keluarga. Kita ingin memastikan program ini tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar memberi dampak pada pola asuh, komunikasi, dan kesejahteraan keluarga,” kata Irmayanti.
Irmayanti juga mengajak para lurah dan fasilitator untuk terus bersinergi dengan Bappeda dalam mengintegrasikan hasil Evaluasi SKK ke dalam perencanaan pembangunan di kelurahan.
Melalui evaluasi ini, harapannya dapat teridentifikasi tantangan, keberhasilan, serta rekomendasi perbaikan agar pelaksanaan SKK Tahap II nantinya berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak keluarga.
“Dengan keluarga yang kuat, kita bisa menekan angka kekerasan, menurunkan stunting, dan mewujudkan Kota Palu yang lebih tangguh. Saya berharap para peserta dapat menjadikan evaluasi ini sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas pendampingan di masyarakat,” harap Irmayanti.
Sementara itu, Kepala Dinas DP3A Kota Palu dr. Royke Abraham dalam laporannya menyampaikan bahwa evaluasi ini menjadi tolok ukur keberhasilan fasilitasi dan komitmen pemerintah kelurahan dalam mendukung program prioritas nasional maupun daerah terkait perlindungan perempuan dan anak.
Kegiatan Evaluasi SKK Tahap II ini ditutup dengan sesi diskusi dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut oleh para lurah dan fasilitator dari keempat kelurahan. ***
