MORUT, MAL – Perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK Petasia di Morowali Utara belum tuntas, padahal tenggat waktu satu bulan pasca-Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD telah terlewati. Situasi ini menyebabkan distribusi air bersih ke masyarakat terhambat dan menimbulkan kekecewaan warga.

RDP pada 15 Juni 2026 sebelumnya menyepakati PT Halmahera International Resources (HIR) akan menanggung biaya pemeliharaan intake SPAM IKK Petasia dan menjamin pasokan air bersih melalui tandon, mobil tangki, serta tower air. PT Sumber Permata Selaras (SPS) dan PT Sumber Swarna Pratama (SSP) juga setuju menyediakan masing-masing 10 unit tandon air berkapasitas 1.200 liter.

Sementara itu, Dinas PUPRPKPD Kabupaten Morowali Utara diberi waktu satu bulan sejak 17 Juni 2026 untuk merampungkan pemeliharaan intake, menyusun rencana pembangunan intake dan jaringan pipanisasi baru, serta membentuk kelompok kerja melibatkan masyarakat.

Namun, hingga tenggat waktu berakhir, perbaikan SPAM IKK Petasia belum juga tuntas. Distribusi air bersih kepada masyarakat juga belum berjalan normal seperti yang dijanjikan dalam RDP.

“Beberapa hari ini distribusi air bersih ke rumah warga tidak berjalan lagi. Menurut informasi yang kami terima, kontrak dengan penyedia air bersih belum diperpanjang,” kata Muh. Yamin, Lurah Kolonodale.

“Kami masih menunggu pembagian tandon sesuai hasil RDP dari perusahaan karena Kelurahan Bahontula belum menerima tandon sesuai jumlah yang telah disepakati,” ujar Budi Tangko, Lurah Bahontula.

“Air PDAM sudah mulai mengalir ke rumah warga, tetapi belum normal seperti sebelum terjadi pencemaran air di SPAM IKK Petasia,” ucap Syarif, Lurah Bahoue.

Warga Kolonodale, Irwan dan Wahyu, menyuarakan harapan serupa. Mereka mendesak pemerintah dan perusahaan menuntaskan komitmen RDP agar akses air bersih kembali normal.

“Kami berharap PDAM kembali normal karena air bersih merupakan kebutuhan dasar, bukan pilihan. Pemerintah juga harus mencari solusi jangka panjang agar kejadian seperti ini tidak terus berulang,” kata Irwan dan Wahyu.

Arief Ibrahim, Ketua Fraksi Hanura DPRD Morowali Utara, menilai belum terpenuhinya komitmen RDP menunjukkan kurangnya keseriusan Dinas PUPRPKPD dan perusahaan. Menurutnya, RDP menghasilkan kesepakatan yang wajib direalisasikan, bukan sekadar janji.

“Hingga tenggat waktu berakhir, masih ada sejumlah komitmen yang belum dipenuhi. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan Dinas PUPRPKPD maupun perusahaan dalam menindaklanjuti hasil RDP. Yang dibutuhkan masyarakat adalah realisasi, bukan sekadar komitmen di atas kertas,” tegas Arief.

Arief juga menyoroti komitmen PT Halmahera International Resources (HIR) untuk membiayai pemeliharaan intake SPAM IKK Petasia. Ia menekankan, komitmen tersebut harus dimaknai sebagai bagian dari tanggung jawab menyelesaikan persoalan, bukan hanya pembiayaan pemeliharaan.

“Jangan sampai komitmen pembiayaan pemeliharaan ini dimaknai seolah persoalan sudah selesai. Yang terpenting adalah bagaimana tanggung jawab terhadap penyelesaian dampak yang terjadi benar-benar diwujudkan, sehingga masyarakat kembali memperoleh hak atas air bersih secara normal,” ujarnya.

DPRD Morowali Utara akan terus mengawasi pelaksanaan seluruh kesepakatan RDP.

“Persoalan air bersih menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami akan terus mengawal agar seluruh komitmen yang telah disepakati segera direalisasikan, sehingga masyarakat tidak terus dirugikan akibat belum tuntasnya penyelesaian SPAM IKK Petasia,” tandasnya. ***