DPRD Parimo Segera Tindaklanjuti Temuan BPK

oleh -
Ketua DPRD Kabupaten Parimo, Sayutin (FOTO : MAWAN)

PARIMO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2020, terdapat tiga temuan, diantaranya kelebihan pembayaran gaji, kelebihan pembayaran kekurangan volume pekerjaan di lima paket peningkatan jalan dan gedung, serta kelebihan bayar insentif tenaga kesehatan Covid-19.

Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto mengaku, bahwa pihaknya telah menindaklanjutinya dengan melayangkan surat ke Bupati Parimo, agar menyerahkan LHP BPK kepada pihaknya untuk dibahas.

“Kemarin berita acaranya ditandatangani bersama, namun LHP-nya diserahkan kepada Pemda,” ungkapnya ditemui di ruang kerjanya, Jum’at (04/06).

Atas temuan itu, DPRD belum mengetahui pasti berapa besaran temuan yang termuat dalam LHP BPK. Sehingga dia mengatakan, penting untuk diketahui agar dapat segera ditindaklanjuti, untuk diselesaikan dalam waktu 60 hari kedepan.

Terkait dengan kelebihan pembayaran insentif tenaga kesehatan, dirinya menduga, terjadi pada persoalan pos-pos tambahan diawal pandemi Covid-19 kemarin, yang sempat disorotinya beberapa waktu lalu.

“Kita punya pos lalu, tapi kenapa ada pos tambahan lagi di Desa Sinei. Mungkin dari situ, akan tetapi yang saya lihat dari besaran jumlah tenaga kesehatan, begitu besar, yang diduga mengakibatkan kelebihan pembayaran,” jelasnya.

Temuan lainnya juga, ingin tentang aturan Menteri Keuangan menyatakan tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak jelas. Sehingga, mengakibatkan beberapa ribu ASN yang fiktif. Namun, pihaknya berharap hal itu tidak terjadi di Kabupaten Parimo.

Menindaklanjuti hal itu, akan dibentuk Pansus untuk membahas LHP BPK, maka poin-poin terkait kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan akan dikaji lebih detail.

“Perlu adanya pembahasan bersama terkait kelebihan bayar itu,” ungkapnya.

Ia menambahkan, opini WTP yang diberikan BPK Perwakilan Sulteng kepada pemerintah daerah, menjadi motivasi bersama untuk melakukan penataan usaha keuangan yang lebih baik. Serta sebaiknya, tidak ditemukan lagi temuan-temuan.

“Kami akan tindaklanjuti temuan ini, setelah menerima LHP dari Pemda. Untuk kemudian dibahas untuk penyelesaian temuan itu,” tutupnya.

Reporter : Mawan
Editor : Yamin