DPRD dan Pemkab Parimo Setujui KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2020

oleh -
Paripurna penetapan KUA-PPAS perubahan APBD tahun 2020, Rabu (03/09) malam (FOTO : MAWAN)

PARIMO – Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan APBD tahun 2020, Rabu (02/09) malam.

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DPRD itu, dipimpin Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto, didampingi Wakil Ketua I Faisan, dihadiri Sekretaris kabupaten (Sekab), Ardi Kadir, anggota DPRD dan sejumlah perwakilan Organisai Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam kesempatan itu, Ketua Fraksi Toraranga DPRD Parimo, Ni Wayan Lely Pariani menyampaikan pandangan fraksinya, pemerintah daerah dapat memaksimalkan anggaran belanja tidak terduga senilai Rp26,6 miliar untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi Covi-19, dan penanganan banjir dapat di alokasikan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program pemerintah lainnya, pada APBD perubahan tahun 2020.

Menanggapi hal tersebut Sekretaris Daerah Parimo, Ardi Kadir mewakili Bupati mengatakan, selaku Pemerintah Daerah menyambut baik dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. 

Ia menjelaskan, dalam penyusunan perubahan atas APBD tahun 2020, diawali dengan perubahan atas KUA dan PPAS, pemerintah kabupaten melalui tim anggaran daerah tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam  penyusunanya.

“Dengan berpedoman pada aturan yang berlaku serta berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI, pemerintah daerah berupaya untuk dapat merasionalkan penggunaan anggaran, khususnya di tengah kondisi pandemi saat ini,” kata Sekab Parimi, Ardi Kadir saat membacakan jawaban Bupati pada rapat paripurna tersebut.

Sehingga, kata dia penyerapan anggaran dapat maksimal dan tepat sasaran. dengan harapan dapat mendorong pemulihan di sektor ekonomi daerah yang cukup terdampak.

Ia mengakui, untuk menunaikan amanah dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, sejauh ini belum memenuhi sesuai harapan masyarakat.

“Kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kelemahan dan kekurangan , mohon di bukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya,” ucapnya.

Dalam rapat itu, seluruh fraksi menyatakan menyetujui dan mendukung adanya APBD perubahan Tahun 2020.

Reporter : Mawan
Editor : Yamin