PALU, MAL — Harga paket seragam sekolah yang mencapai Rp800 ribu di SMA Negeri 6 Palu dikeluhkan salah seorang orang tua siswa. Harga tersebut dinilai memberatkan keluarga dengan penghasilan tidak tetap.

Orang tua siswa, Reny Ramadani, mengaku keberatan dengan harga paket seragam tersebut. Menurutnya, satu paket seragam yang ditawarkan sekolah terdiri atas baju batik, baju olahraga, topi, dasi, lambang sekolah, serta ikat pinggang.

Reny mengatakan kondisi ekonomi keluarganya membuat dirinya kesulitan memenuhi biaya pembelian seragam tersebut. Suaminya sehari-hari bekerja sebagai buruh keruk pasir di Sungai Palu dengan penghasilan yang tidak menentu.

“Rp800 ribu itu sangat berat bagi saya. Penghasilan suami saya hanya sekitar Rp50 ribu sampai Rp80 ribu per hari. Kadang Rp100 ribu, bahkan kadang tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Bukan hanya seragam yang harus dibayar, masih banyak kebutuhan lainnya,” ujar Reny kepada media ini.

Ia juga mempertanyakan adanya program seragam gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang disebut menjadi bagian dari program pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Setahu saya ada program Berani Cerdas. Bukan hanya beasiswa, tetapi juga ada bantuan seragam untuk siswa,” katanya.

Persoalan tersebut kemudian disampaikan Reny kepada wartawan media ini yang juga merupakan ketua komunitas tempat Reny bergabung. Atas keluhan tersebut, wartawan media ini bersama Reny mendatangi SMA Negeri 6 Palu untuk meminta penjelasan langsung kepada pihak sekolah, Selasa (18/8).

Dalam pertemuan itu, Kepala SMA Negeri 6 Palu, Halimatang, membantah informasi bahwa pembelian seragam di sekolah tersebut tidak dapat dilakukan secara cicilan.

Merasa Difitnah dan Ditegur Kadis

Halimatang mengaku keberatan setelah mendapat laporan akan keluhan orang tua siswa kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah terkait persoalan seragam tersebut. Padahal menurutnya sekolah tetap memperdulikan orang tua-orang tua yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Karena laporan keluhan tersebut sampai ke kepala dinas dia mendapatkan teguran dari kepala dinas. “Laporan dengan Pak Kadis itu tidak sesuai dengan kenyataan!“ ujarnya.

Dia pun merasa difitnah dengan adanya laporan ke dinas terkait penjualan baju di sekolah yang katanya tidak bisa diangsur. “Seharusnya konfirmasi ke saya dulu!” tekannya.

Dalam kesempatan tersebut, wartawan media ini menjelaskan bahwa kedatangannya bersama Reny, justru adalah untuk meminta klarifikasi secara langsung mengenai keluhan harga seragam serta mekanisme pembayarannya. Apalagi wartawan media ini merasa berita belum menjadi produk jurnalistik.

Dalam ketegangan itu, Halimatang sempat menyinggung ke urusan suku. “Sama-sama kita orang bu***, jangan macam-macam!” namun wartawan media ini mengingatkan untuk tidak membawa-bawa urusan suku.

Dia juga mempertanyakan darimana wartawan mengetahui informasi tersebut. Lalu disampaikan bahwa banyak orang tua yang melapor. “Siapa semua orang tua yang melapor itu. Bukan main ini orang tua. Tidak tahu diri sekali!” tanyanya geram.

Dia mengatakan, bila memprotes kebijakannya maka sampaikan secara langsung ke pihaknya. Bahkan dipersilakannya untuk mendemo, tidak dengan cara melaporkan ke pihak lain.

Suasana  juga semakin menegang, saat wartawan ini mempertanyakan apakah ibu Reny bisa mendapatkan segaram untuk anaknya. Namun Halimatang semakin bereaksi dan menegaskan bahwa SMA Negeri 6 Palu tidak memiliki program seragam gratis yang disediakan langsung oleh sekolah.

“Ini dibeli sayang, dibeli!” tekannya dengan suara yang meninggi.

Reny Berhentikan Sementara Anaknya di SMA Negeri 6

Reny mengaku persoalan tersebut membuat dirinya merasa tertekan. Ia bahkan menyatakan akan memberhentikan sementara anaknya dari SMA Negeri 6 Palu.

“Mulai besok anak saya tidak usah lagi sekolah. Saya datang ke sekolah baik-baik, hanya ingin meminta seragam Pramuka dan seragam lainnya. Tidak lebih,” ujar Reny.

Reny menegaskan dirinya tidak pernah bermaksud menjelek-jelekkan sekolah maupun memfitnah pihak sekolah.

Ia mengatakan keluhan mengenai harga seragam tersebut disampaikan kepada wartawan karena merasa keberatan dan membutuhkan penjelasan mengenai persoalan tersebut.

“Saya tidak ada maksud menjelek-jelekkan sekolah, apalagi memfitnah. Saya hanya menyampaikan keluhan karena merasa keberatan dengan harga seragam,” katanya.

Dinas Pendidikan: Ada Program Seragam Gratis

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Firmanza, menjelaskan bahwa program bantuan seragam gratis memang tersedia melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

Menurutnya, siswa dari keluarga tidak mampu dapat diusulkan oleh pihak sekolah untuk memperoleh bantuan seragam.

“Program seragam gratis itu adanya di dinas, bukan di sekolah. Kalau ada siswa yang tidak mampu membeli seragam, bisa diusulkan oleh sekolah ke dinas untuk mendapatkan seragam secara gratis,” jelas Firmanza.

Ia menegaskan, pihak sekolah seharusnya mengetahui mekanisme tersebut.

“Semua sekolah sudah tahu program seragam gratis untuk keluarga tidak mampu. Jadi kalau ada siswanya yang tidak mampu, laporkan saja ke dinas. Ada anggaran pada kami. Atau bawa saja siswanya ke dinas, nanti kami bantu,” ujarnya.

Persoalan seragam tersebut turut mendapat sorotan dari warga. Abd Rahman, warga Pengawu, mempertanyakan implementasi istilah sekolah gratis apabila masih terdapat biaya yang harus ditanggung orang tua siswa.

“Katanya sekolah gratis, yang mana gratisnya? Seragam dibeli, atribut seragam dibeli, uang kas juga dipungut. Kalau memang gratis, seharusnya benar-benar tidak ada pungutan apa pun,” ujar Abd Rahman.

Persoalan tersebut kini menjadi perhatian, terutama terkait mekanisme pengadaan dan pembayaran seragam di sekolah serta akses siswa dari keluarga kurang mampu terhadap program bantuan seragam dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

Keterangan pihak sekolah mengenai mekanisme pembayaran seragam dan penjelasan Dinas Pendidikan mengenai program bantuan seragam menjadi dua hal yang perlu diperjelas dalam penyelesaian persoalan tersebut, agar siswa dari keluarga kurang mampu tetap dapat memenuhi kebutuhan seragam sekolah tanpa terkendala kemampuan ekonomi.