PALU – Menteri Dalam Negeri (Mendagri ), Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah memaksimalkan realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sebagai dukungan kongkret terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Imbauan tersebut disampaikan Tito Karnavian, dalam kunjungan kerjanya di Sulteng , di ruang Pogombo Kantor Gubernur Sulteng, Jalan Sam Ratulangi Kota Palu, Jumat (17/07).
Menyikapi imbauan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulteng, Sofyan Farid Lembah mengatakan, pihaknya menyambut baik imbauan dari Tito Karnavian.
“Menurut kami ini adalah pertaruhan penting, mengingat Pilkada digelar dalam suasana pandemi Covid- 19 yang belum menampakkan tanda berakhir,” katanya.
Ia mengatakan, kurang lebih enam bulan, pihaknya mencermati pengaduan masyarakat di daerah terkait pelanggaran etika ASN, dugaan mal administrasi, penyaluran bansos, mutasi jabatan, hingga turunnya keputusan Komisi ASN, hingga kini belum ditindaklanjuti pimpinan daerah.
Untuk itu, pihaknya akan memantau seluruh tahapan, guna memastikan tidak terjadinya mal administrasi berujung pelanggaran dan tindak pidana yang akan merusak demokrasi.
“Pesta demokrasi ini harus disiapkan secara sungguh -sungguh,” tegasnya.
Olehnya, kata dia, Ombudsman segera berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu, pekan depan.
Selain berkunjung, Mendagri Tito Karnavian melaksanakan diskusi daring bersama Pimpinan dan Kaper Ombudsman seluruh Indonesia, dengan mengambil tema, Pengawasan Pilkada serentak di masa Pandemi Covid , yang menghadirkan Prof. Adrianus Meliala sebagai narasumber. (IKRAM)
