PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mulai menggeser arah pembangunan ekonomi daerah dengan menyiapkan sektor pertanian dan perikanan sebagai kekuatan baru ekonomi Sulawesi Tengah di tengah tekanan fiskal dan ketidakpastian global.

Hal itu disampaikan Anwar saat menghadiri Forum Ekonomi Keuangan Sulawesi Tengah dan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah di Sriti Convention Hall, Kamis (7/5).

Menurut Anwar, selama ini ekonomi Sulawesi Tengah bertumpu pada sektor industri pengolahan, terutama hilirisasi nikel. Namun ke depan, pemerintah provinsi mulai memperkuat sektor produktif lain yang dinilai lebih dekat dengan masyarakat.

“Kita tidak lagi hanya fokus pada industri pengolahan nikel. Kita mulai fokus memperkuat pertanian dan perikanan,” kata Anwar Hafid.

Ia menilai potensi pertanian dan perikanan Sulawesi Tengah sangat besar, tetapi investasi di dua sektor tersebut masih minim.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tengah menggagas kerja sama sister city dengan Provinsi Hainan dan Sichuan di Tiongkok. Pada 17 Mei mendatang, Anwar bersama Rektor Universitas Tadulako dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman kerja sama di bidang pertanian dan perikanan.

Dalam forum itu, Anwar juga mengungkapkan kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.

“APBD kita sebelumnya hampir Rp6 triliun, sekarang tinggal sekitar Rp4,3 triliun. Itu sangat memengaruhi belanja pemerintah dan aktivitas birokrasi,” ujarnya.

Meski begitu, ia memastikan ekonomi Sulawesi Tengah masih tetap tumbuh kuat. Pada triwulan I tahun 2026, ekonomi Sulawesi Tengah tercatat tumbuh 8,32 persen secara tahunan.

“Sulawesi Tengah tetap tumbuh sangat baik di tengah tekanan global. Triwulan I tahun 2026 ekonomi kita tumbuh 8,32 persen secara tahunan,” katanya.

Anwar menyebut ketahanan ekonomi daerah saat ini tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBD karena sektor industri, perdagangan, dan investasi terus berkembang.

“Kita bersyukur karena Sulawesi Tengah tidak hanya bergantung pada APBD. Pertumbuhan ekonomi kita digerakkan sektor-sektor produktif,” ucapnya.

Selain sektor ekonomi, Anwar juga menyoroti persoalan kemiskinan dan rumah tidak layak huni di Sulawesi Tengah. Ia menyebut terdapat sekitar 87 ribu rumah tidak layak huni yang tersebar di sejumlah daerah dan berkorelasi dengan tingginya angka kemiskinan.

“Sekitar 87 ribu rumah di Sulawesi Tengah masih tidak layak huni. Daerah yang rumah tidak layak huninya tinggi, angka kemiskinannya juga tinggi,” jelasnya.

Ia mencontohkan Kabupaten Donggala, Sigi, dan Tojo Una-Una sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi yang juga memiliki jumlah rumah tidak layak huni cukup besar.**