PALU – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Dr Alimuddin Pa’ada, menjadi narasumber kegiatan Gerakan Remaja Peduli Stunting yang diselenggarakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Provinsi Sulteng bersama Forum Genre Sulteng, di Palu, Selasa (14/03).
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, stunting merupakan masalah gizi kronis yang diakibatkan kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan anak.
Alimuddin meminta kepada pemerintah daerah dan mengajak seluruh masyarakat Sulteng, khususnya anak-anak remaja agar dapat berperan lebih aktif dan bekerja lebih keras dalam penurunan angka stunting, sekaligus mencegah terjadinya stunting di wilayah Sulteng.
“Menikah pada usia dini merupakan penyumbang terbesar naiknya angka prevalensi stunting. Olehnya mari bersama-sama cegah terjadinya pernikahan pada anak usia dini,” katanya.
Sementara itu, Kepala DP2KB Provinsi Sulteng, Tuty Zarfiana, mengatakan, stunting kini menjadi isu nasional serta mendapat perhatian khusus dari Presiden, berdasarkan Perpres Nomor: 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, kata dia, angka prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6%.
“Sedangkan untuk wilayah Sulteng lebih tinggi daripada angka nasional yaitu 28,2%. Sulteng masuk 7 besar angka prevalensi stunting tertinggi di Indonesia,” katanya.
Untuk itu, lanjut dia, berdasarkan instruksi dan amanat Presiden, pada di Tahun 2024 mendatang, Provinsi Sulteng harus mampu menurunkan angka stunting menjadi 14%.
“Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk bisa mencapai target tersebut,” katanya.
Ia menekankan, jika hari ini ada 250 remaja peduli stunting dan setiap anak menginformasikan kepada 25 temannya, maka dipastikan ada sekitar 6000 anak mendapatkan informasi bagaimana mencegah stunting dan pernikahan anak usia dini.
Kegiatan ini dihadiri Kabid Dokkes Polda Sulteng Kombes Pol.dr. H. A. Budi Prasetijo, pelajar SMA/sederajat dari Kota Palu dan Kabupaten Sigi sebayak 220 orang dan pihak terkait lainnya. (RIFAY)
